oleh

Tim Hukum Prabowo Bawa Bukti Tambahan, MK Harus Adil dan Transparan

JAKARTA (HR)- Mantan Ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, berharap Mahkamah Konstitusi (MK) sanggup menyelesaikan sengketa Pilpres 2019 dengan jujur, adil, transparan, dan akuntabel.

Jika tidak ada keadilan, kata dia, maka hasil sidang MK tentang Perkara Hasil Pemilihan Umum (PHPU) nanti akan dianggap cacat konstitusional. “Ini bukan tentang membela ini atau membela itu. Jika berbicara soal kebenaran dan kemungkaran maka Muhammadiyah sangat sensitif,” kata Din di depan para hadirin pada acara Syawalan Keluarga Besar Universitas Ahmad Dahlan (UAD) di Yogyakarta, Rabu (12/6).

Mantan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu, prinsip Muhammadiyah adalah mengajak kebaikan (amar ma’ruf) dan mencegah kemungkaran (nahi mungkar). Maka dari itu, kebenaran harus ditegakkan. “Warga Muhammadiyah jangan pernah lelah ber-amar ma’ruf nahi mungkar,” katanya.

Bagi kelompok pendukung capres dan cawapres nomor urut 2 saat ini adalah waktu untuk membuktikan apakah berbagai tuduhan yang telah dilayangkan selama ini, seperti kecurangan pemilu, adalah benar adanya. “Kalau sampai (tuduhan-tuduhan tersebut-Red) tidak benar, maka hal itu adalah fitnah. Jangan sampai ada seseorang menjadi pemimpin karena memfitnah,” katanya.

Sama halnya dengan kelompok pendukung capres dan cawapres nomor urut 1. Jika sampai yang dituduhkan selama ini benar adanya, maka jangan sampai mereka menjadi pemimpin. “Karena hal itu akan menjadi musibah bagi bangsa ini,” tuturnya.

MK, kata dia, juga harus transparan dalam persidangan nanti, sebagaimana kasus Jessica yang sempat menghiasi tayangan televisi selama berhari-hari. “Karena kejujuran akan membawa kebaikan dan surga, sementara kebohongan-kebohongan akan membawa pada keburukan-keburukan dan hal-hal negatif yang berujung pada neraka,” katanya. Din melanjutkan, tidak akan ada perdamaian tanpa keadilan. Namun keadilan juga tidak akan dicapai jika tidak ada kebenaran. “Mari kita tegakkan kebenaran, karena kebenaran terletak di atas keadilan,” ujar Din.

Bukti Tambahan

Sementara itu, Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melengkapi bukti gugatan sengketa pilpres yang mereka ajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sehari jelang sidang, 2 mobil box tiba di MK membawa bukti. “Ya bukti tambahan. Ya sebenarnya bukti yang kemarin untuk dilengkapi saja,” kata anggota tim hukum Prabowo-Sandiaga, Sahroni, di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (13/6).

Pantuan di gedung MK, mobil box yang membawa bukti tersebut tiba sekitar pukul 17.45 WIB. Setibanya di gedung MK, bukti-bukti yang dikemas dalam kardus langsung dikeluarkan. Sebelum diangkut ke dalam gedung MK, bukti tersebut dipilah berdasarkan daerah. Terdapat bukti yang berasal dari Bengkulu dan Gorontalo yang dibawa menggunakan mobil tersebut.

Sahroni mengatakan bukti ini sebelumnya sudah disebutkan dalam permohonan namun belum diserahkan. Dia juga tak bisa memastikan ini bukti terakhir yang mereka bawa. “Kalau kemudian bukti kecurangan yang lain muncul, malam ini bisa saya serahkan,” ucapnya.

Di pihak lain, Tim Hukum Joko Widodo-Ma’ruf Amin mendaftarkan 29 perwakilan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) dalam sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi. Nama-nama pendamping itu didaftarkan saat penyerahan jawaban dan bukti. “Kami sudah mendaftarkan, ini ada lebih-kurang 29 pendamping yang kami daftarkan dan itu nanti bersamaan dengan tim kuasa hukum. Pendamping ini terdiri dari sekjen-sekjen partai koalisi pendukung paslon 01 dan juga terdiri dari beberapa tim ahli TKN,” kata anggota tim hukum Jokowi-Ma’ruf, Ade Irfan Pulungan, di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (13/6).

Ade mengatakan, perwakilan TKN Jokowi-Ma’ruf itu akan memberikan informasi pada tim hukum. Saat sidang, para pendamping juga bisa masuk ke ruang sidang. “Iya bisa. Hasil komunikasi dari pihak panitera, mereka bisa hadir dalam persidangan duduk di kursinya pihak terkait,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, sebagai pihak termohon, KPU harus mempertahankan keputusan hasil pemilu yang telah mereka tetapkan. Apalagi, salah satu petitum yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno adalah meminta MK membatalkan keputusan KPU.

“Karena petitumnya adalah batalkan keputusan KPU, maka kami harus mempertahankan apa yang kami putuskan,” ujar Pramono di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/6).

KPU hanya akan menjawab pokok-pokok permohonan yang ada kaitannya dengan lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Pramono mengatakan, KPU tak akan masuk ke pokok permohonan yang diarahkan pada pihak terkait, dalam hal ini TKN Jokowi-Ma’ruf. “Kami mempertahankan dan membuktikan keputusan yang dibuat KPU soal perolehan suara itu sudah benar,” kata dia.

Pada Jumat (14/6), MK akan mulai menggelar sidang perdana gugatan hasil pemilu presiden. Dalam sidang gugatan yang diajukan kubu Prabowo-Sandi ini, MK. MK akan memutuskan lanjut atau tidaknya sengketa ke tahapan persidangan dengan mempertimbangkan permohonan beserta barang bukti yang diajukan (Putusan Sela). Jika berlanjut, maka pada 17-24 Juni, MK melakukan sidang dengan agenda pemeriksaan pembuktian. Hal ini termasuk rangkaian dalam proses persidangan sengketa. Pada 28 Juni, MK akan membacakan putusan sengketa pilpres.

Diverifikasi Berlapis
Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) I Gede Palguna menyebut semua berkas bukti sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 yang masuk ke pihaknya telah rampung diverifikasi.

Semua bukti ini, kata Palguna, diverifikasi oleh sedikitnya 700 anggota satuan tugas yang dibentuk khusus oleh MK guna memeriksa semua dokumen perkara sengketa pilpres ini. “Kalau teknisnya sudah diverifikasi. Tidak boleh ada bukti yang tidak diverifikasi, itu pasti. Nah, bagaimana kami memverifikasi itu, itulah kita membentuk satuan tugas, seluruh pegawai itu ada 700 anggota,” kata Palguna di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (13/6).

Dia pun memastikan tak ada yang perlu diragukan dari hasil verifikasi bukti dalam PHPU pilpres ini. Pemeriksaan bukti ini, kata Palguna, dilakukan secara berlapis mulai dari tingkat panitera hingga hakim konstitusi. “Jadi ada verifikasi berlapis dari bawah sampai terus dan kemudian hakim dan panitera membentuk juga masing-masing ada koordinatornya. Jadi kalau itu jangan diragukan,” kata dia. (dtc/kcm, cnn, rol)

Comments

Berita Terbaru