oleh

Kejati Kembali Selidiki Dugaan Korupsi Dana Hibah di UIR

PEKANBARU (HR)-Kasus dugaan korupsi dana hibah penelitian di Universitas Islam Riau (UIR) tahun 2011-2012 berlanjut. Pasalnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau kembali membuka kasus tersebut dengan melakukan pengusutan.

Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau, Muspidauan, tidak menampik hal itu. Dikatakannya, penanganan perkara itu dilakukan bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau.

“Ini perkara lanjutan dari perkara yang pernah ditangani pada 2016 lalu,” ujar Muspidauan, Senin (17/6).

Sebelumnya, dalam perkara ini, Kejati telah menetapkan dua orang dosen sebagai tersangka. Mereka adalah Emrizal selaku Bendahara Penelitian Bersama yang juga dosen UIR, dan Said Fhazli, Sekretaris Panitia yang juga menjabat Direktur CV Global Energy Enterprise (GEE). Keduanya sudah diadili dan dinyatakan bersalah melakukan.

Penyelidikan lanjutan sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu. Kejati dikabarkan telah meminta klarifikasi dari mantan Pembantu Rektor (PR) IV UIR, Abdullah Sulaiman, dan sejumlah pejabat di universitas itu.

Muspidauan tidak menampik kabar pemanggilan dalam rangka pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) yang dibutuhkan.

“Pastinya, kami sudah memanggil pihak-pihak yang berkaitan dengan dana hibah 2011 dan 2012 itu,” imbuh mantan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Perdata) Kejari Pekanbaru itu.

Kalau dari hasil penyelidikan ditemukan tindak pidana, maka perkara akan ditingkatkan ke tahap penyidikan. “Sekarang masih dalam tahap pulbaket. Nanti kalau sudah penyidikan, baru dicari siapa saja tersangka,” tandas Muspidauan.

Korupsi sana hibah 2011 hingga 2012 ini terjadi ketika pihak UIR mengadakan penilitian bersama Institut Alam dan Tamandun Melayu, Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM). Ketiadaan dana, UIR kemudian mengajukan bantuan dana ke Pemprov Riau dan mendapat dana Rp2,8 miliar.

Penelitian itu dilaksanakan dan berjalan dengan lancar. Dalam laporannya, terjadi penyimpangan bantuan dana tersebut. Ditemukan beberapa item penelitian yang sengaja dimark up. Kedua terdakwa ini membuat laporan dan bukti pertanggungjawaban fiktif atas kegiatan yang direncanakan.

Emrizal mencairkan anggaran dan meminta terdakwa Said Fhazli membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan dengan mencari bukti-bukti penggunaan kegiatan, seolah-olah kegiatan telah dilaksanakan. Hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ditemukan kerugian negara Rp1,5 miliar.(dod)

Comments

Berita Terbaru