oleh

Soal Permohonan Kivlan Zen, Wiranto: Hukum Tetap Berjalan

NASIONAL (HR) – Kivlan Zen tersandung kasus kepemilikan senjata api ilegal dan makar. Terkait surat permohonan perlindungan hukum yang diajukan Mayjen (Purn) tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebutkan bahwa hukum tetap berjalan.

Wiranto sudah membaca surat tersebut. Namun, ia merasa tak bisa mengintervensi proses hukum terhadap Kivlan yang sedang berjalan.

Wiranto mengaku memaafkan Kivlan meski namanya menjadi salah satu sasaran dari empat pejabat yang ditarget untuk dibunuh.

“Sudah ada, surat sudah masuk ke saya dan barangkali sudah masuk ke Kemenhan. Secara pribadi saya memaafkan.

Tetapi sebagai Menko Polhukam, sebagai bagian dari aparatur pemerintah, tidak mungkin saya mengintervensi hukum,” ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (17/6/2019).

“Hukum tetap berjalan, tak bisa diintervensi siapa pun. Hukum punya wilayah sendiri, hukum punya aturan sendiri, punya undang-undang sendiri.

Maka, hukum tetap hukum untuk berjalan sampai tuntas,” lanjut dia. Ia menambahkan Indonesia merupakan negara hukum sehingga semua pihak harus menghormati proses hukum yang berjalan.

Wiranto menambahkan, nanti Kivlan memiliki hak untuk berbicara di persidangan untuk menunjukkam jika dirinya tak bersalah. “Saya tidak mungkin mengintervensi hukum, bahkan siapa pun.

Karena negeri kita memang aturannya seperti itu. Karena itu, biarkan hukum tetap berjalan. Nanti soal keringanan, pengampunan, ada di ujung pada saat nanti pelaksanaan hukum itu,” lanjut dia.

Pengacara Kivlan Zen, Tonin Tachta, sebelumnya mengirim surat permohonan perlindungan ke Menteri Pertahanan dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Selain itu, Tonin juga mengirim surat permohonan perlindungan kepada Pangkostrad, Kepala Staf Kostrad, dan Danjen Kopassus.

Hal itu disampaikan Tonin saat ditanya apakah ia mengirim surat permohonan tersebut kepada sejumlah pejabat. Tonin mengungkapkan, surat tersebut dikirim pada 3 Juni kepada dua menteri dan tiga pejabat militer tersebut atas permintaan Kivlan.

Tujuan pengiriman surat tersebut untuk meminta perlindungan hukum dan jaminan penangguhan kepada polisi. “Benar (kirim surat).

Diajukan tanggal 3 Juni 2019. Mengirimkan surat ke Menhan, Menko Polhukam, Pangkostrad, Kastaf Kostrad, dan Danjen Kopasus untuk meminta perlindungan hukum dan jaminan penangguhan di kepolisian,” papar Tonin melalui pesan singkat, Rabu (12/6/2019).

(Sumber: Kompas)

Comments

Berita Terbaru