oleh

Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres Dipercepat

JAKARTA (HR)- Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat jadwal sidang pleno pengucapan putusan sengketa hasil Pilpres 2019. Awalnya, sidang pengucapan putusan akan digelar pada Jumat (28/6). Namun, berdasarkan rapat Majelis Hakim, sidang dipercepat satu hari menjadi Kamis (27/6).

“Berdasarkan keputusan rapat permusyawaratan hakim (RPH) hari ini, sidang pleno pengucapan putusan akan digelar pada Kamis, 27 Juni 2019 mulai pukul 12.30 WIB,” kata Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono, Senin (24/6).

Menurut Fajar, pihaknya juga telah menyampaikan surat panggilan sidang untuk pihak-pihak yang berperkara. Mereka adalah pihak pemohon dalam hal ini paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi, pihak termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), pihak terkait yaitu paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Siang ini juga, surat panggilan sidang kepada para pihak sudah disampaikan,” ujar Fajar.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah selesai menggelar pemeriksaan perkara hasil pilpres melalui persidangan. Sidang digelar sebanyak lima kali, dengan agenda pembacaan dalil pemohon, pembacaan dalil termohon dan pihak terkait, pemeriksaan saksi pemohon, termohon, serta pihak terkait.

Terkait dengan putusan sengketa Pilpres, KPU meminta semua pihak tidak mendramatisasi apa pun hasil putusan MK. “Iya, jangan didramatisasi, mari kita semua menerima (putusan MK) karena ini yang menentukan adalah MK, lembaga yang sah dan konstitusional memutuskan,” ujar komisioner KPU Viryan Aziz di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (24/6). Viryan menyebut pihaknya juga tidak pernah mendramatisasi proses yang berlangsung selama sidang MK. Pihaknya juga siap menerima kapan pun putusan MK dibacakan. “KPU tidak mendramatisasi proses sidang di MK, KPU fokus pada aspek substansi. Mau dipercepat mau kemudian paling akhir dari MK, pada prinsipnya apapun keputusan kami siap melaksanakannya,” katanya.

Viryan mengatakan pihaknya memiliki kewajiban menjalankan putusan MK. Menurutnya, semua jawaban terhadap gugatan tim Prabowo telah dijawab dengan baik. “Bukan soal keyakinan, tapi soal kewajiban, KPU wajib melaksanakan putusan MK. Terkait dengan materi permohonan kan, bisa dijawab secara utuh secara lengkap meskipun mungkin tidak mendramatisasi ya KPU, menjawabnya tapi secara substansi sudah dijawab secara keseluruhan,” tuturnya.

Sebelumnya, MK memutuskan sidang putusan gugatan hasil pilpres 2019 digelar Kamis, 27 Juni. Sidang putusan lebih awal dari jadwal semula, yakni Jumat (28/6), karena hakim konstitusi sudah siap dengan putusan permohonan gugatan yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. “Ya ini keputusan rapat permusyawaratan hakim siang tadi. Bahwa MK akan menyelenggarakan sidang pengucapan putusan pada Kamis, 27 Juni mulai jam 12.30 WIB,” ujar juru bicara MK Fajar Laksono kepada wartawan di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (24/6).

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tidak menginstruksikan pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 untuk melakukan mobilisasi massa saat putusan sengketa pemilu dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan dijadwalkan dibacakan pada Jumat (28/6) atau lebih cepat. “Kalau ada mobilisasi massa, itu di luar instruksi kami. Kami tidak punya kuasa melarang hak konstitusi negara. Kami juga hormati sepenuhnya,” Koordinator juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (21/6).

Menyingkapi masih adanya elemen masyarakat yang tetap bersikukuh untuk turun ke jalan, menurut Dahnil, sulit bagi pihaknya untuk mencegah. “Apalagi di dalam konstitusi, upaya untuk menyampaikan pendapat di muka umum juga memang dilindungi UU,” ucapnya. Ia pun berharap masyarakat pendukung Prabowo-Sandi bisa menerima apapun hasil putusan MK nanti. “Para pendukung paslon 02 diharapkan bisa menghormati putusan tersebut apapun hasilnya,” imbuhnya.

Hal itu, kata Dahnil, seperti Prabowo sampaikan bahwa upaya akhir adalah konstituisonal melalui MK yang dipimpin Bambang Widjojanto. “Untuk relawan pendukung masyarakat kami imbau lakukan kegiatan damai berdoa dan sebagainya. Kita kawal, kita doakan keputusan-keputusan itu agar kemudian tadi saya sebutkan paradigma hakim itu bukan lagi paradigma mahkamah kalkulator tapi paradigmanya progresif substantif,” ujarnya.

Seperti diketahui, MK sendiri telah menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk membuktikan adanya kecurangan terstruktur, sistematis dan masif. Di dalam persidangan, MK pun sudah memeriksa saksi maupun ahli, baik itu dari pihak pemohon, termohon maupun terkait. Dari agenda persidangan terakhir, paling lambat MK akan mengeluarkan putusan pada Kamis (27/6).(kcm/dtc/rol)

Comments

Berita Terbaru