oleh

Pemko Bakal Blokir NIK

 

PEKANBARU (HR)- Pemerintah Kota Pekanbaru bakal memberikan sanksi tegas kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

Selain denda, pemblokiran terhadap Nomor Induk Kependuukan juga akan dilakukan dalam hal itu. Sehingga mereka tidak bisa memperoleh satupun terkait pelayanan publik. Untuk sistem akan terintegrasi dengan pelayanan publik, jadi, NIK pembuang sampah yang diblok langsung terkoneksi di seluruh pelayan publik di MPP Pekanbaru.

“Ini bukan hanya untuk warga yang membuang sampah sembaranagan, tapi juga diterapkan menyeluruh kepada ASN, pejabat maupun dunia usaha yang beroperasi di Kota Pekanbaru. Kalau ada ASN yang buang sampah sembarangan juga ditindak, seperti buang puntung rokok sembarangan. Begitu juga THL, langsung diberi SP 1 (surat peringatan pertama),” tegas Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi.

Kepala Diskominfo Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, Firmansyah Eka Putra, menerangkan, Sistem Terintegrasi Pelayanan Publik tersebut merupakan aplikasi yang menggabungkan tiga sistem menjadi satu di antaranya pelayanan publik, ketertiban umum dan data kependudukan.

Disampaikan Eka, meski sudah dilaunching, namun Sistem Terintegrasi Pelayanan Publik masih perlu dilakukan berbagai pembenahan. “Jadi launching hari ini sebagai perkenalan dulu. Karena uji coba, tentu ada penyempurnaan. Namun secara prinsip, sistim ini sudah jalan dan sudah terintegrasi. Sekarang tinggal satu langkah lagi, sosialisasi, sehingga masyarakat tau tentang aturan ini,” tutupnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Zulfikri, menjelaskan, terhitung Bulan Januari hingga pertengahan Juni 2019, Satgas Kebersihan DLHK sudah menangkap sebanyak 25 warga yang membuang sampah sembarangan.

Masing-masing warga yang diamankan diberi sanksi tegas berupa denda sebesar Rp250ribu dan penyitaan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Dari 25 orang yang berhasil ditangkap, 12 di antaranya sudah membayar denda. Sementara 13 lainnya masih belum sehingga KTP nya masih kita tahan sampai denda dilunasi,” jelasnya.

Penerapan denda bagi pembuang sampah sembarangan itu sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Walikota Nomor 134 tahun 2018, tentang sanksi administrasi terhadap pelanggar Perda Nomor 8 Tahun 2014. “Jadi sesuai aturan tersebut, minimal dikenakan denda sebesar Rp250,” ungkap dia.

Untuk lokasi terbanyak pelanggar Perda Nomor 8 Tahun 2014, tercatat di sepanjang Jalan Tuanku Tambusai/Nangka. “Yang terbanyak dilakukan penangkapan di sepanjang Jalan Nangka,” tutupnya.(her)

Comments

Berita Terbaru