oleh

FWKLA Dikukuhkan, Beberapa Nama Wartawan Dicatut

PEKANBARU (HR)-Sejumlah nama wartawan media massa baik cetak maupun online yang melakukan tugas peliputan di Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dicatut sekelompok oknum yang tergabung di dalam Forum Wartawan Kota Layak Anak (FWKLA) Pekanbaru.

Kejadian tersebut sempat membuat heboh para jurnalis, sebab mereka tak pernah dikonfirmasi sebelumnya. Mereka baru mengetahui namanya ada di jajaran pengurus saat akan dilaksanakan kegiatan pengukuhan FWKLA di aula Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pekanbaru, Rabu (17/7).

Kepengurusan FWKLA itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) tertanggal 9 April 2018. SK itu ditandatangani oleh Ayat Cahyadi yang saat itu menjabat sebagai Plt Walikota Pekanbaru.

Anehnya, beberapa orang oknum yang diduga mencatut nama wartawan tetap dikukuhkan meski tak diikuti wartawan lainnya, dengan berbagai posisi yang tercatat di dalam SK tersebut.

“Saya tidak pernah diajak bertemu ataupun membahas tentang forum ini. Makanya saya bertanya,” tegas Kholik Aprianto, salahsatu wartawan media online di Pekanbaru.

Nama Suherman juga tampak tertulis di dalam SK FWKLA itu. Nama wartawan Haluan Riau itu berada di urutan 19, dengan posisi sebagai anggota. Padahal dirinya tak pernah dikonfirmasi maupun diajak berkoordinasi terkait forum yang akan dikukuhkan.

Pengakuan serupa juga disampaikan Syaiful Misgiono, salahsatu wartawan media cetak. Dia mengaku kaget saat namanya tercatat di Divisi Kelembagaan forum tersebut.

“Saya sudah kontak satu pengurus. Tapi tidak ada yang respon,” jelas Syaiful.

Dikonfirmasi hal ini, Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) Kota Pekanbaru, Mahyuddin, yang juga pembina forum itu lepas tangan. Ia mengaku tidak tahu adanya pencatutan nama sejumlah awak media massa ke dalam forum.

Bahkan ia enggan dikaitkan dengan keberadaan forum itu. Ia mengaku tidak ada rantai kordinasi dengan forum tersebut.

“Itu saya tidak tahu. Jangan perbesar lagi,” ujarnya usai pengukuhan.

Mahyuddin cuma bisa meminta maaf berulang kali. Ia mengaku tidak tahu proses penyusunan pengurus di forum itu.

“Kalau tidak berkenan, saya minta maaf,” pintanya.

Mahyuddin juga tidak bersedia membeberkan anggaran forum tersebut. Padahal sumber anggaran kegiatan forum itu sesuai surat keputusan bersumber dari anggaran pemerintah.

Tapi ia mengaku tidak ada anggaran khusus untuk forum ini. Ia menyebut keberadaan forum itu mandiri.

“Forum itu tidak ada anggaran khusus. Kami di dinas untuk operasional cuma Rp3 miliar lebih,” tandasnya.(her/dod)

Comments

Berita Terbaru