oleh

Pansus DPRD Bengkalis Konsultasi ke Kemendikbud, BKPM dan Mentan

JAKARTA (HR)-Dalam rangka mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Corporate Social Responsibility (CSR) dan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pansus DPRD Bengkalis bersama dinas terkait melakukan konsultasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Pertanian (Mentan) di Jakarta, Kamis (18/7).

Rombongan Pansus dipimpin Ketua Pansus Sofyan diterima Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud RI, Indri Harlina. Sofyan menyampaikan, semangat munculnya Ranperda ini untuk mencari jalan keluar terhadap berbagai persoalan pendidikan yang selama ini terjadi di Bengkalis. Pansus DPRD Bengkalis mengharapkan solusi dari pihak Kemendikbud untuk menyempurnakan Ranperda ini.

Poin-poin penting yang ingin dimasukkan ke dalam Ranperda ini antara lain bantuan Pemerintah Daerah terhadap Perguruan Tinggi dan Sekolah Agama, aturan mengenai Pungli dan sistem zonasi yang menjadi polemik di tengah masyarakat saat ini.

Menanggapi maksud dan tujuan Pansus DPRD Bengkalis, Indri mengatakan untuk pendidikan perguruan tinggi merupakan kewenangan Pemda untuk mengatur dan menerapkan kebijakan tetapi tetap harus berdasarkan acuan peraturan yang telah dibuat oleh kementerian. Begitu juga dengan pendidikan agama dan masalah pungli

Pansus CSR
Pada hari yang sama, guna menggali informasi teraktual tentang CSR, Pansus DPRD Bengkalis konsultasi ke Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kedatangan rombongan Pansus CSR DPRD Bengkalis guna menindaklanjuti dari hasil konsultasi di Kemenkumham Provinsi Riau beberapa hari yang lalu.

Rombongan Pansus dipimpin Ketua Mus Mulyadi, Wakil Ketua Indrawan Sukmana, beserta anggota Abdul Kadir, Andriyan Prama Putra, Daud Gultom, dr. Fidel, Firman, Hendri, Indra Gunawan, H. Azmi, Pipit Lestary, Leonardus Marbun, Nur Azmy Hasyim, Rianto, Simon Lumbangaol, Zuhandi dan Zamzami Harun diterima Ratih Indraningtias dan Taufik dari Pusat Bantuan Hukum BKPM, Endang Rosidi dan Dinda dari Pelayanan Penanaman Modal.

Mus Mulyadi selaku Ketua Pansus menyampaikan bahwa tujuan Ranperda CSR ini sebenarnya bukan untuk “memeras” perusahaan atau menghambat investasi di daerah Bengkalis, tapi untuk memberikan pedoman yang jelas bagi perusahaan, masyarakat dan Pemkab Bengkalis dalam melaksanakan perannya.

“Keinginan Perda ini dibuat agar perusahaan di daerah tertib mengikuti sesuai regulasi, sebagai wadah kontrol, agar masyarakat juga bisa mengetahui kemana dana CSR ini keluar. Tidak ada keinginan sama sekali untuk mendikte perusahaan untuk berinvestasi di daerah,” ujar Anggota Pansus, Zamzami Harun menimpali.

Menanggapi apa yang disampaikan Pansus Ranperda CSR DPRD Bengkalis, pihak BKPM memahami dan satu tujuan spirit Ranperda CSR ini. Selama ini memang sering terjadi konflik antara masyarakat tempatan dengan perusahaan akibat miskomunikasi. Selain itu aturan yang jelas tentang besaran bantuan yang wajib diberikan perusahaan kepada lingkungan tempatnya beroperasi juga belum ada.

Pansus SOTK
Kemudian Pansus Ranperda SOTK DPRD Bengkalis melanjutkan konsultasi ke Kementerian Pertanian RI di hari yang sama. Rombongan Pansus terdiri dari Ketua Susianto SR, Wakil Ketua Syaukani dan anggota Ita Azmi, H. Zamzami, Hendri, H. Asmara, Ibra Teguh, H. Jasmi, Febriza Luwu, Simon Lumban Gaol, Eddy Budianto, Tinner Waet Bet Tumanggor, Sukaddi, Zulkifli, Johan Wahyudi dan Safrana Fizar.

Wakil Ketua Pansus Syaukani menyampaikan, sebelum terjadinya perubahan terhadap Dinas Pertanian menjadi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dan Dinas Perkebunan. Serta perubahan nomenklatur salah satu perangkat daerah di Kabupaten Bengkalis, tentunya pihak Pansus memerlukan informasi lebih lanjut terkait ketentuan-ketentuan yang harus diikuti sehingga proses perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menyikapi apa yang disampaikan Pansus, Hesti dari Kementerian Pertanian RI menjelaskan bahwa evaluasi terkait penataan organisasi perangkat daerah harus diawali dengan peluncuran beban kerja dan dilanjutkan dengan pemetaan kembali yang mengacu pada lampiran PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Khusus untuk indikator teknis bidang pertanian.(man)

Teks foto

1. Rombongan Pansus Ranperda Penyelenggara Pendidikan DPRD Bengkalis konsultasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

2. Ketua Pansus SOTK DPRD Bengkalis, Susianto menyerahkan cenderamata kepada Hesti dari Kementerian Pertanian RI.

Comments

News Feed