oleh

Kajati Sampaikan 5 Perintah Harian Jaksa Agung

PEKANBARU (HR)- Upacara peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-59 tingkat Provinsi Riau dilaksanakan di kantor baru Kejaksaan Tinggi Riau Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Senin (22/7). Bertindak sebagai inspektur ucapara adalah Kepala Kejati (Kajati) Riau, Uung Abdul Syakur.

Turut hadir, Gubernur Riau Syamsuar, segenap Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Provinsi Riau, pimpinan instansi vertikal, dan rektor perguruan tinggi di Riau. Juga tampak, Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru, Ayat Cahyadi dan Forkompinda Kota Pekanbaru, dan undangan lainnya.

Upacara tersebut diikuti seluruh pegawai Kejati Riau dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru. Dalam kesempatan tersebut, Kajati Riau membacakan amanat Jaksa Agung, HM Prasetyo yang menyampaikan sejumlah pesan-pesan khusus bagi insan Adhyaksa di seluruh Indonesia.

Dikatakan Jaksa Agung, Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) tahun ini hendaknya dijadikan sebagai momen untuk melakukan evaluasi dan introspeksi berkenaan semua kejadian dan apa yang telah dilakukan selama ini. Prestasi dan hal-hal baik apa yang telah berhasil kita Iakukan. “Demikian pula sebaliknya, hal-hal buruk dan kekurangan apa yang terjadi di sepanjang perjalanan yang telah kita Iewati,” kata Jaksa Agung seraya mengatakan, prestasi yang diraih harus dipertahankan dan ditingkatkan. Sementara untuk kelemahan dan kekurangan, harus diperbaiki.

Jaksa Agung kemudian mengingingatkan lagi tugas pokok dan fungsi Kejaksaan dalam mendukung keberhasilan program pembangunan nasional. Menurut dia, hal itu harus dapat segera dinikmati seluruh rakyat secara berkeadilan dan merata.
Di era pemerintahan sekarang ini, dapat disaksikan bahwa masalah infrastruktur mendapat fokus penekanan yang semata-mata lebih dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan dan meletakkan dasar bagi pelaksanaan aktivitas pembangunan nasional selanjutnya,” sebut dia.

Atas dasar itulah, maka semua berkewajiban memahami, menjabarkan dan menyelaraskan diri dengan visi Indonesia Maju dimana pembangunan infrastruktur di samping membangun sumberdaya manusia, akan tetap menjadi salah satu fokus untuk dilanjutkan dan dipercepat pelaksanaannya. Sejalan dengan itu, maka jajaran Kejaksaan harus siap mendukung terlaksananya keputusan dan kebijakan yang ada. “Secara konsisten tetap melanjutkan program kegiatan pendampingan, pengawalan dan pengamanan atas proyek pembangunan strategis nasional supaya berjalan dengan baik, lancar, mencegah terjadinya penyimpangan dan semua pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran,” lanjut Jaksa Agung.

“Keberhasilan pembangunan infrastruktur yang telah diraih haruslah diimbangi pula dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing di kancah internasional,” sambungnya

Dalam kesempatan itu, Jaksa Agung juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada jajaran Adhyaksa yang telah bekerja keras melakukan segenap upaya mengharumkan citra dan martabat Iembaga. Meski begitu, kata dia, sangat disayangkan masih juga terjadi peristiwa dan kejadian yang kembali telah mengganggu dan menciderai upaya perbaikan yang tiada henti diIakukan bersama selama ini.

Itu ditanda dengan masih adanya beberapa oknum di Iingkungan Kejaksaan yang belum sepenuhnya beranjak dari paradigma lama. Masih saja membiasakan dirinya gemar menyalahgunakan kewenangan, bertindak dan bertingkah laku tidak terpuji dan tercela, bahkan melakukan perbuatan pidana yang berujung pada proses hukum yang harus dihadapinya. “Berkenaan dengan itu maka tidak pemah bosan, saya akan selalu dan terus mengingatkan kepada segenap insan Adhyaksa agar benar-benar mampu menjaga integritas dan disiplin diri baik dalam melaksanakan tugas kedinasan maupun dalam menjalankan kehidupan sehari-hari,” pesan Jaksa Agung HM Prasetyo.

Terakhir, Jaksa Agung pun menyampaikan perintah harian yang harus dipedomani dan dilaksanakan sebagai petunjuk arah dan acuan bagi segenap jajaran. Yaitu, tingkatkan profesionalitas, kemampuan perorangan dan satuan sebagai bekal mengantisipasi, menangani dan menuntaskan setiap masalah dan tugas yang akan dan sedang dihadapi.

Lalu, pupuk semangat solidaritas, mampu bekerja sama, berkoordinasi dan bersinergi. Memegang teguh prinsip dan jati diri agar tetap terjaga dan dijunjung tinggi. “Tingkatkan keberanian dan kejujuran menyadari kekurangan dan kesalahan diri disertai kepekaan cepat melakukan langkah perbaikan dan koreksi,” sebut dia.

Berikutnya, kukuhkan jiwa korsa, landasan utama kebersamaan insan adhyaksa yang saling mendukung, menjaga, mengingatkan dan menguatkan sebagai penopang eksistensi, kebanggaan, martabat dan harga diri profesi bagi tetap tegaknya institusi. “Persiapkan diri untuk mengabdi dan bekerja sepenuh hati demi kemajuan, keunggulan, dan keutuhan negeri,” pungkas Jaksa Agung.

Usai pelaksanaan upacara, acara dilanjutkan dengan silaturahmi dan syukuran. Kegiatan tersebut juga masih dilakukan di kantor baru Kejati Riau, tepatnya di aula yang masih dalam tahap pembangunan.(dod)
====================

Amankan 8 Buron
– Kejati Masih Buru 21 Buronan Perkara Korupsi

PEKANBARU (HR)-Pihak Kejaksaan di Riau masih memburu 21 orang terpidana perkara tindak pidana korupsi (tipikor) yang masih buron. Saat ini, puluhan orang itu telah dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Demikian diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, Uung Abdul Syakur, Senin (22/7). Dikatakan Kajati, sejauh ini pihaknya telah 8 buronan kasus korupsi. Buronan itu ditangkap dalam rentang waktu Agustus 2018 hingga Juli 2019.

“Kita telah berhasil melakukan penangkapan terhadap 8 orang dari 29 buronan,” ujar Kajati kepada Haluan Riau.

Untuk sisanya sebanyak 21 orang, kata Kajati, masih terus diburu Koprs Adhyaksa Riau itu. Menurutnya, buronan tersebut sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Untuk menangkap para buronan tersebut, Kejati memberdayakan agen-agen di daerah dan melibatkan Adhyaksa Monitoring Center (AMC) Kejaksan Agung. Data-data koruptor sudah dikirimkan agar keberadaan para koruptor terpantau.

“Ini sesuai arahan Jaksa Agung,” sebut Kajati lebih lanjut.

Dalam arahan tersebut, kata dia, Kejati dan jajarannya diwajibkan menangkap minimal satu buronan setiap bulannya.

Untuk diketahui, para terpidana korupsi itu memilih kabur saat proses penyidikan di Kejaksaan. Ada juga yang kabur saat dinyatakan tidak bersalah di pengadilan tingkat pertama, sementara oleh Mahkamah Agung (MA) mereka dinyatakan bersalah.

Dari data yang dihimpun, tunggakan penangkapan buronan ada di Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hulu (Rohul), Pelalawan, Dumai, Indragiri Hilir (Inhil) dan Rokan Hilir (Rohil).

Ada juga di Kejari Kuantan Singingi (Kuansing), Bengkalis, Siak, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu (Inhu) dan Pekanbaru.(Dod)

Comments

Berita Terbaru