oleh

Serahkan Lahan Ilegal Perusahaan ke Masyarakat

 

Lembaga Adat Melayu Riau berharap agar penyelesaian kebun sawit ilegal sekitar 1,4 juta hektare di Riau, berpihak kepada masyarakat. Kebun yang bermasalah itu diserahkan kepada masyarakat sehingga dapat membantu ekonomi masyarakat yang terpuruk selama ini.

Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (Ketum MKA) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Datuk Seri H Al Azhar menjelaskan, pihaknya sangat menghargai temuan DPRD Riau yang menyimpulkan seluas 1,4 juta hektare kebun sawit di Riau ilegal tahun 2016. Ini diperkuat dengan verifikasi KPK yang menyebutkan 1,2 juta hektare kebun sawit di Riau bermasalah yakni berkaitan dengan perizinan.

Dijelaskan Al Azhar, ada juga keinginan pemerintah untuk menjatuhkan denda bagi perusahaan bermasalah. Hal itu dicetuskan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Sanksinya berupa denda, namun belum ada detil mengenai kapan dan bagaimana skema serta besaran denda yang akan dijatuhkan. Nanti dirumuskan seperti apa bentuknya.

Lalu apa yang diperoleh oleh masyarakat Riau? Padahal selama ini, masyarakat sudah susah berkebun atau memanfaatkan hutan akibat adanya perkebunan itu yang segala urusannya di tangan pemerintah pusat. Menurut data, luas kebun sawit Riau mencapai 3,5 juta hektare.

Bak gayung bersambut, Wakil Ketua DPRD Riau Asri Auzar mengatakan pihaknya siap memperjuangkan gagasan LAMR itu. Ia mengharapkan, berbagai aksi harus dilakukan agar gagasan tersebut dapat terwujud, termasuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo sebagai Datuk Seri Setia Amanah Negara.

Dari hasil monitoring DPRD Riau ditemukan 1,8 juta hektare kebun sawit ilegal. Dari kebun sawit ilegal tersebut, negara kehilangan nilai pajak Rp 34 triliun. Luas perkebunan sawit di Riau mencapai 4,2 juta ha. Dari luas itu, 1,8 juta ha ilegal.

Perkebunan tersebut ada yang berada di kawasan taman nasional, hutan lindung, hutan suaka margasatwa, dan sejumlah lahan negara lainnya. Keberadaan perkebunan sawit ilegal ini sebagian sudah ada yang masuk masa replanting (penanaman ulang).

Dari tahun ke tahun, luas perkebunan ilegal tersebut terus bertambah. Padahal data sekitar 4 tahun sebelumnya, luas perkebunan sawit ilegal di Riau baru 1,3 juta ha.

Di pihak lain, dari data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada 1 juta hektare kebun sawit di Riau tanpa memiliki izin. Pemprov Riau didorong untuk menertibkan perkebunan sawit ilegal tersebut.

KPK menemukan banyak perusahaan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dengan demikian, perusahaan tersebut belum pernah membayar pajak selama menguasai hutan.Perusahaan itu sudah mengeruk kekayaan bumi, namun mereka tidak pernah membayar pajak ke negara.

Karena itu, KPK menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menertibkan perusahaan yang menguasai hutan secara ilegal tersebut. KPK juga akan mengajak Geospasial dengan kebijakan satu peta.

Pemprov Riau juga didorong untuk mendata ulang perusahaan tanpa izin yang menguasai lahan. Saat ini tim korsup KPK sudah bergerak untuk wilayah Kalimantan Timur. KPK juga minta agar Pemprov Riau juga bergerak mendata perusahaan tanpa izin. Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti atas kepakatan tersebut.

Comments

Berita Terbaru