oleh

Pangdam dan Kapolda Terancam Dicopot

JAKARTA (HR) – Presiden Joko Widodo akhir “turun tangan” mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di beberapa provinsi, termasuk Riau yang sejak beberapa pekan ini diselimuti kabut asap akibat kebakaran lahan.

Agar masalah Karhutla tidak berkelanjutan Presiden memanggil seluruh Gubernur, Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim, Kapolres, BPBD yang daerah terjadi kebakaran lahan, Selasa (6/8) di Istana Negara.

Hal ini dibenarkan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edwar Sanger. Dia mengatakan, hari ini Gubernur Riau, Pangdam Bukit Barisan, Polda Riau, Danrem 031 Wirabima, sampai jajaran Dandim dan Kapolres di Riau diundang Presiden membahas masalah Karhutla. Edwar mengatakan, dalam arahannya Presiden Jokowi mengingatkan bahwa pada tahun 2015 dan tahun sebelumnya kebakaran hutan terjadi hampir di seluruh provinsi. Di mana kerugian yang diakibatkan adalah Rp221 triliun, dan untuk lahan terbakar 2,6 juta hektare. “Bahkan Presiden mewanti-wanti kejadian itu jangan sampai terjadi lagi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Riau,” katanya.

Lebih lanjut Edwar menyampaikan arahan Presiden, jika dibanding dengan tahun 2016 jumlah hotspot Karhutla tahun 2019 turun, tapi dibanding tahun 2018 angkat hotspot naik. “Makanya Presiden berpesan agar hal ini tidak boleh terjadi, karena harusnya turun tiap tahun dan tidak boleh naik. Yang paling penting adalah pencegahan jangan sampai api besar baru bingung untuk memadamkan,” paparnya.

Karena itu, sebut Edwar, Presiden meminta Muspida (Gubernur, Pangdam dan Kapolda) agar kerja sama dibantu pemerintah pusat melalui menteri terkait seperti Kapolri dan Panglima TNI sehingga api sekecil apapun segera padamkan dan jangan ada kebakaran yang besar di wilayahnya. “Bahkan atensi Presiden aturan main tetap sama dengan tahun 2015 terkait, Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim dan Kapolres yang tidak bisa mengatasi masalah Karhutlah akan dicopot. Begitulah keseriusan Presiden mengatasi Karhutla di Riau,” terangnya.

Sebab menurut Edwar, kerugian ekonomi akibat Karhutla besar sekali, sehingga jangan ada darurat api. Untuk itu agar api sekecil apapun segara diatasi dan dipadamkan. Tak hanya itu, terang Edwar, Presiden juga minta Babinsa dan Bhabinkamtibmas agar cek langsung bila ada hotspot api, dan jangan tunggu sampai api membesar segera padamkan sebelum menjadi besar. “Terakhir Presiden minta agar seluruh instansi terkait termasuk BPBD untuk segera tanggap mencegah dan memadamkan kebakaran,” tukasnya.

Penderita ISPA
Kualitas udara di beberapa wilayah Riau setiap harinya belum juga ada perubahan. Terutama pada pagi hari hingga siang, Polutan Standart Indeks (PSI) untuk beberapa wilayah di Riau berada dibatas 155-233 PSI. Ini mengandalkan kualitas udara di sebagian wilayah Riau tidak sehat.

Dari data salah seorang staf di perusahaan CPI yang diterima setiap hari, seluruh karyawan menerima data PSI untuk menjadi bahan agar pada saat PSI diatas 200 maka tidak dibenarkan melakukan aktivitas di luar. “Dari pagi sampai siang ini bendera masih merah, sepertinya hari ini cukup tinggi PSI di area Rumbai dan Pekanbaru mencapai PSI 233, dan ini menandakan tidak sehat,” kata Akir, pekerja di area CPI Rumbai

Selain di Pekanbaru, daerah dengan kualitas udara tidak sehat yang PSI nya di atas 200, Duri Bengkalis 229, Dumai PSI 225, Minas Siak 155. Jika PSI di bawah 200 kualitas udara juga tidak sehat namun bisa beraktivitas di luar dengan menggunakan masker. “Kalua mau keluar tentu menggunakan masker dengan kualitas udara yang tidak sehat ini. Ini sudah seminggu asap seperti ini berbau dan tampak jelas menyelimuti,” katanya.

Comments

Berita Terbaru