oleh

Berani Berbuat (Membakar), Harus Berani Bertanggung Jawab

 

Para pembantu Presiden RI Joko Widodo diturunkan ke Riau untuk mengatasi kebakaran hutan (karhutla) yang tak terkendali beberapa bulan terakhir.Mereka adalah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo. Kedatangan rombongan untuk memastikan proses penanganan karhutla di Riau segera diatasi. Ya, karhutla terus menjadi tajuk pemberitaan media dalam beberapa minggu terakhir.

Karhutla pula yang kini dikeluhkan warga Riau, bahkan kini, dikeluhkan masyarakat yang ada di Malaysia, karena kabut asap hasil pembakaran karhutla di Sumatera sudah menyelimuti Malaysia. Berbagai upaya sudah dilakukan. Tapi, ya tetap saja karhutla masih terjadi. Penegasan, bahkan ancaman akan copot Kapolda dan unsur lainnya yang berasal dari Presiden Jokowi pun telah dipublikasikan. Tapi, ya, tetap saja karhutla masih berlangsung.

Kedatangan rombongan orang nomor satu di institusi vertikal dan bersifat strategis di atas, sebagai wujud keseriusan pemerintah mengatasi karhutla. Tapi, apakah kedatangan mereka akan berdampak pada penyelesaian masalah karhutla, ya kita akan tunggu saja.

Tapi, paling tidak, tak bisa kita menampik, dengan kedatangan rombongan tentu sebagai perwujudan keseriusan dan komitmen kuat. Cukup bencana kabut asap terjadi pada tahun 2014 dan 2015 lalu. Ya, itulah harapan Presiden Jokowi. Tapi, melihat kondisi udara di Riau, rata-rata sangat memprihatinkan dan berbahaya, boleh jadi, bencana itu telah datang, meski volume dan ekses yang ditimbulkannya tidak sebesar tahun 2014 dan 2015.

Tapi, apapun itu, yang jelas, terjadinya karhutla wujud kegagalan program dan upaya pencegahan. Wujud penindakan hukum terhadap pelaku, belum memberi efek jera.

Sebab, karhutla terjadi hampir setiap tahun. Bedanya, luasan dan dan ekses yang ditimbulkannya saja. Sejatinya, jika keseriusan upaya pencegahan dan penindakan konsisten dan tegas dilakukan dari dulu, kita pasti meyakini, tidak akan ada orang, korporasi yang berani melakukan karhutla. Ingat, tak terbantahkan, 99 persen karhutla yang terjadi akibat ulah tangan manusia. Terserah, tujuan dan kepentingannya apa. Namun di Riau, sudah pasti, untuk membuka lahan perkebunan. Cara yang ‘biadab’. Tapi, bagi pengusahan ‘tegaan’ hal itu tidak menjadi pertimbangan mereka.

Bagi mereka, dengan biaya murah, dengan cepat lahan bisa mereka tanami, bisa mereka jadikan perkebunan.
Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi, sekitar 1,2 juta hektare lahan perkebunan di Riau beroperasi secara ilegal. Ini tentu bisa dijadikan data permulaan dan asumsi awal, jika ilegal, bisa jadi lahan perkebunan itu dulunya dibuka secara ilegal. Apalagi jika bukan dibakar.

Karenanya kita patut memberi apresiasi upaya pembentukan Satgas Kebun Ilegal yang telah dibentuk Pemprov Riau. Dengan demikian terbuka jalan untuk menyelesaikan akar persoalan karhutla yang terjadi di Riau, hampir setiap tahunnya. Jika Satgas ini berjalan maksimal dan serius, kita optimis benang merah dari semua persoalan karhutla di Riau akan didapat. Dan selanjutnya, tinggal ketegasan pemerintah mengambil tindakan bagi pemilik kebun ilegal tersebu. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Inilah saatnya kesalahan silam dipertanggungjawabkan kini.***

Comments

Berita Terbaru