oleh

Kualitas Belanja Negara Masih Rendah

Ero Sumarto (48) mengangkut sampah ke insinerator di tempat pembuangan sampah di Dusun Manis, RT 008 RW 003, Desa Kamarang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu (17/7/2019). Dengan dana desa sekitar Rp 100 juta, pemerintah setempat membangun insinerator untuk mengatasi masalah sampah. Insinerator itu diklaim ramah lingkungan karena asap tidak mengepul saat proses pembakaran.

JAKARTA (HR) — Peningkatan anggaran belanja negara dalam delapan tahun terakhir belum mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah kualitas belanja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang rendah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, realisasi belanja negara sepanjang tahun 2011-2018 terus meningkat, sementara pertumbuhan ekonomi melambat. Hal itu karena belanja negara yang dialokasikan melalui kementerian/lembaga dan transfer ke daerah belum sepenuhnya tepat sasaran.

Mengutip data Bappenas, grafik pertumbuhan ekonomi dan belanja negara periode 2011-2018 membentuk kurva U. Belanja negara meningkat 75,34 persen dari Rp 1.294 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp 2.269 triliun pada tahun 2018. Namun, pertumbuhan ekonomi cenderung melambat dari 6,16 persen pada 2011 menjadi 5,17 persen pada 2018.

”Belanja yang tepat sasaran adalah belanja yang punya efek bagi ekonomi secara makro. Tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengurangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan,” kata Bambang dalam seminar nasional bertajuk ”Kualitas Belanja Negara dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Mengurangi Ketimpangan”, di Jakarta, Senin (12/8).

Dari hasil kajian Bappenas, setiap 1 persen kenaikan belanja kementerian/lembaga memiliki andil terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,06 persen. Sementara setiap 1 persen kenaikan transfer dana ke daerah secara agregat dapat meningkatkan 0,016 persen pertumbuhan ekonomi daerah.

Bambang mengatakan, kenaikan belanja negara belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal. Pada 2017-2018, misalnya, kenaikan belanja negara sebesar 11 persen hanya memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,24 persen. Padahal, andil belanja negara mestinya 0,66 persen.
”Berarti selisihnya sebesar 0,42 persen adalah belanja yang belum tepat sasaran dan belum memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Bambang.

Pada 2017-2018, misalnya, kenaikan belanja negara sebesar 11 persen hanya memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,24 persen. Padahal, andil belanja negara mestinya 0,66 persen.
Menurut Bambang, misinterpretasi regulasi bisa jadi penyebab belanja tidak tepat sasaran. Misalnya, belanja modal diartikan sebagai pengelolaan aset sehingga dapat digunakan untuk membeli perangkat komputer, pembangunan gedung, atau penyewaan mobil pejabat. Belanja modal untuk itu tidak memberikan dampak berganda bagi perekonomian.

Di tingkat daerah, penggunaan yang tidak tepat sasaran kerap terjadi pada dana alokasi umum (DAU). Penyaluran DAU sejatinya untuk mengurangi ketimpangan fiskal horizontal antardaerah. Namun, sebagian besar DAU digunakan pemerintah daerah untuk belanja modal dan operasional sehingga tidak mendorong perekonomian.
”Setiap rupiah yang dibelanjakan harus punya dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Bambang.
Sebagian besar DAU digunakan pemerintah daerah untuk belanja modal dan operasional sehingga tidak mendorong perekonomian.

Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter Bappenas Boediastoeti Ontowirjo menambahkan, peningkatan kualitas belanja menjadi fokus pemerintah 5 tahun ke depan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024, setiap kementerian/lembaga akan mempunyai target pembangunan sektoral yang ditransmisikan ke tingkat daerah. (kpc)

Comments

Berita Terbaru