oleh

Dinas Perizinan Sebut Penyalahgunaan Izin

PEKANBARU (HR)-Keberadaan Gelanggang Permainan (Gelper) di Pekanbaru semakin marak. Bukan hanya berdiri dan beroperasional di satu lokasi khusus, namun sudah merambah sampai ke Pusat Jajanan Selera Rakyat (Pujasera).

Sedangkan keluhan masyarakat terkait hal itu sudah lama disampaikan dari berbagai lapisan. Sebab aktivitas yang dijalankan terindikasi judi.

Pelaksana Harian Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), F Rudi Misdian, mengatakan banyak pelaku usaha yang menyalahgunakan kewenangan izinnya.

“Banyak yang menyalahgunakan izin. Kadang izin usahanya restoran tapi digandeng dengan adanya fasilitas Gelper. Yang seperti itu yang akan ditindak, kalau terbukti izin sebenarnya kami evaluasi,” tegas Rudi, Kamis (15/8).

Ia menjelaskan, belum lama ini pihaknya bersama tim dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Pemko sudah mendatangi salah satu gelper yang dibuka di salahsatu Pujasaera di Jalan Kuantan Raya.

Meminta pengelola atau pemilik untuk tidak melanjutkan lagi operasional Gelper di sana, karena izinnya cuma untuk rumah makan.

“Sekarang dalam pengawasan kita, kalau masih terbukti buka, izin restorannya kita evaluasi,” tegasnya.

Tindakan yang dilakukan berlaku sama terhadap Gelper-gelper lain yang masih saja bandel menyalahgunakan izinnya, bahkan bisa sampai penutupan usaha seperti yang sudah dilakukan terhadap XP Game di Jalan Sudirman, beberapa tahun lalu.

“Kami berharap pelaku usaha jangan menyalahgunakan izin yang sudah diterbitkan. Jangan siapkan fasilitas yang mengindikasikan aktivitas perjudian. Mari sama-sama kita awasi, kalau terbukti lapor ke Pemko, kita pasti tindak,” imbuh Rudi.

Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pekanbaru, Ardiansyah Eka Putra, menjelaskan dalam persoalan itu pihaknya hanya sebagai tim yang merekomendasikan penerbitan izin.

“Kalau buka Gelper harus punya izin, tak bisa satu izin dipakai untuk aktivitas lain,” tegas Yayan, sapaan akrab Sekretaris Dusbudpar.

Untuk izin usaha itu, kata dia, ada yang namanya Nomor Induk Berusaha (NIB). Kemudian didaftarkan di DPM-PTSP, setelah penentuan izinnya diketahui.

“Kalau izinnya Gelper lengkapi syarat-syaratnya. Bukan main asal buka saja,” jelasnya.

Ditanyakan, apa kewenangan Disbudpar dalam persoalan usaha Gelper, Yayan, menjelaskan hanya untuk merekomendasikan penerbitan izinnya. Termasuk pengawasan dan pembinaannya.

“Selama tahun 2019, kami Disbudpar belum ada merekomendasikan untuk penerbitan izin Gelper. Kalau ada yang buka tanpa izin, lapor ke DPM-PTSO atau Satpol PP,” imbuhnya.

Berdasarkan data dari DPM-PTSP, jumlah Gelper yang tercatat mengantongi izin mencapai 58 lokasi. Enam di antaranya sudah tidak beroperasi lagi. Puluhan Gelper menyebar di sejumlah titik di Pekanbaru. Ada yang berada di Jalan Riau, Jalan Sultan Syarif Kasim, Jalan Arifin Achmad, Jalan Tuanku Tambusai, Jalan Imam Munandar, Jalan Sultan Syarif Kasim, Jalan Jenderal Sudirman dan sejumlah lokasi lainnya.

Izin Gelper di Pekanbaru mulai diterbitkan oleh DPMPTSP Kota Pekanbaru sejak 10 Oktober 2012 hingga 6 September 2018 silam. Mayoritas jenis usaha gelper berupa arena permainan dan permainan anak-anak. Namun fakta di lapangan banyak dimainkan orang dewasa.(her)

Comments

News Feed