oleh

Tolak Putusan Hakim, Jaksa Banding

PEKANBARU (HR)- Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru menolak putusan dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan gedung pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Riau (UR). Pernyataan banding direncanakan akan disampaikan pada Senin ini.

Adapun terdakwa dalam perkara ini adalah Zulfikar Jauhari. Dia tidak sendirian. Adalah Benny Johan, Direktur CV Reka Cipta Konsultan selaku Konsultan Perencana dan Pengawas, menemani dosen bergelar doktor itu duduk di kursi pesakitan. Oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, keduanya dinyatakan bersalah melakukan rasuah, dan divonis masing-masing dengan pidana penjara selama 2 tahun. Keduanya juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp50 juta subsider 3 bulan penjara.

Khusus untuk terdakwa Benny, hakim juga mewajibkannya untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp43.200.000, subsider 6 bulan kurungan. Putusan itu, jauh dari harapan Jaksa. Sebelumnya, keduanya dituntut pidana masing-masing 3 tahun dan 3,5 tahun penjara. Mereka juga dituntut membayar denda Rp50 juta subsider 6 bulan kurungan.

Untuk uang pengganti kerugian negara sebesar Rp43.200.000, Jaksa bebankan kepada Benny Johan. Jika tidak dibayarkan, makan diganti dengan pidana penjara selama 22 bulan. Atas hal itu, Jaksa akan menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru. “Kita banding,” tegas Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Yuriza Antoni, Minggu (18/8).

Menurut dia, putusan majelis hakim di lembaga peradilan tingkat pertama itu belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Putusan itu sangat jauh dari tuntutan Jaksa. “Untuk Benny Johan, putusannya kurang dari 2/3 tuntutan kita. Untuk Zulfikar, karena putusannya terdakwa tetap tahanan kota,” beber mantan Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Lingga itu.

Atas hal itu, kata Yuriza, pihaknya akan segera menyampaikan pernyataan banding ke Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Itu setelah pihaknya memanfaatkan waktu pikir-pikir. “Rencana Senin (hari ini, red) kita sampaikan bandingnya,” tegas Yuriza Antoni.

Dalam dakwaan JPU dinyatakan, dugaan penyimpangan pada proyek pembangunan gedung Fisipol Unri terjadi pada 2012 lalu dan gagal hingga dua kali. Akibatnya, panitia lelang melakukan penunjukkan langsunguntuk menentukan pelaksana kegiatan. Sesuai aturan, proyek hanya boleh dikerjakan oleh peserta lelang yang telah mendaftar karena dalam pendaftaran, peserta pastinya membuat surat keterangan penyanggupan. Namun oleh panitia lelang dipilihlah rekanan yang tidak sama sekali mendaftar.

Proses penunjukkan tersebut dilakukan oleh panitia lelang bersama ketua tim teknis kegiatan. Kontrak kerja ditandatangani oleh direktur rekanan yang diduga dipalsukan didepan panitia lelang. Dalam pengerjaannya, pada akhir Desember 2012 pekerjaan hanya selesai 60 persen tapi anggaran tetap dicairkan 100 persen. Disinyalir ada kongkalikong antara tim teknis yang menyatakan kalau pengerjaan sudah 100 persen.

Meskipun bermasalah, perusahaan rekanan tidak diblacklist oleh panitia dan juga tidak dikenakan denda. Menurut aturan, besaran denda adalah 5 persen dari total anggaran yang diyakini sebesar Rp9 miliar yang bersumber dari APBN Perubahan Tahun 2012. Berdasarkan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP Riau, tindakan itu mengakibatkan kerugian negara Rp940.245.271,82. Uang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kedua terdakwa.

Dalam perkara ini juga menyeret sejumlah nama lainnya. Mereka adalah Hery Suryadi, mantan Pembantu Dekan II Fisipol UR, dan Ruswandi, mantan karyawan PT Waskita Karya (WK) selaku Komisaris PT Usaha Kita Abadi yang mengerjakan proyek pembangunan gedung Fisipol UR.

Dua nama yang disebutkan terakhir telah dihadapkan ke persidangan, dan dinyatakan bersalah. Heri Suryadi divonis 2 tahun penjara, dan Ruswandi dihukum 3 tahun penjara. Selain penjara, kedua terdakwa juga dihukum membayar denda masing-masing Rp50 juta atau subsider 3 bulan penjara. Hanya saja, Ruswandi dihukum membayar kerugian negara Rp940.245.271 subsider 6 bulan kurungan.

Juga, Ekky Ghadafi yang saat itu menjabat Kepala Bagian (Kabag) Umum dan Perlengkapan Fisipol UR sekaligus anggota tim Kelompok Kerj pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) di perguruan tinggi tersebut. Saat ini berkas perkara Ekky masih terus dilengkapi pihak penyidik pada Satreskrim Polresta Pekanbaru.(dod)

Comments

News Feed