oleh

Gesa Pemekaran Desa Bumi Asri & Bina Sempian

 

HIM LIPUTAN MERANTI

MERANTI (HR)-Pemerintan Kabupaten Kepulauan Meranti terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat salah satunya dengan melakukan pemekaran desa agar rentang kendali pemerintahan di desa semakin singkat dan cepat.

Guna menyukseskan hal itu, Bupati Kepulauan Meranti Irwan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMD) dan Kepala Desa terkait, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jalan Jalan MH Thamrin No 8 Jakarta Pusat.

Turut serta bersama rombongan, Kepala Dinas PMD Ikhwani, Kabag Perbatasan Widodo, Camat Merbau Wan Fahriarmi, Camat Rangsa Pesisir Atan Ibrahim, Kabag Hukum Sekdakab Meranti Sudandri, Kabid Pemerintahan Desa Darwis dan para kepala desa terkait.

Seperti disampaikan Kabid Desa PMD Meranti Darwis kepada Kabag Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra, kedatangan Bupati Irwan dan rombongan disambut Asisten Deputi Bidang Keamanan dan Ketahanan Maritim Basilio Dias Araujo. Mewakili Menko Kemaritiman dan para Deputi yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Kupang dan Bali.

Dalam pertemuan itu, Bupati memaparkan, kondisi geografis Meranti yang terletak diwilayah Perbatasan dan masuk kawasan strategis nasional. Hal itu
berhubungan dengan pemekaran desa yang sedang diusulkan oleh Pemkab Meranti ke Kementerian Dalam Negeri RI.

Sesuai Peraturan Pasal 13 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 8 Ayat I
Permendagri No 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Desebutkan, daerah yang berada di pulau terluar Indonesia atau berada di daerah perbatasan dan kawasan strategis nasional pemerintah daerah dapat mengusulkan pemekaran desa tanpa harus memenuhi syarat jumlah penduduk, akses transportasi antar wilayah, sosial budaya, SDM dan SDA, batas wilayah, sarana dan prasarana
pelayanan publik serta dana operasional desa dapat diabaikan.

Seperti diketahui, untuk pemekaran dua desa yang diusulkan Pemkab,yakni Desa Bina Seian, Kecamatan Rangsang Pesisir dan Desa Bumi Asri, Kecamatan Merbau masih terbentur pada jumlah penduduk minimal 4.000 Jiwa atau 800 KK.

Jadi, lanjutnya, dengan mengedepankan alasan kondisi geografis Meranti yang terletak di wilayah perbatasan dan masuk kawasan strategis nasional. Bupati Irwan berharap, Kemenko Maritim RI dapat memfasilitasi pemekaran Desa Bumi Asri dan Bina Sempian tersebut.

Caranya seperti dijelaskan Kabid Desa Dinas PMD Meranti, dengan mengeluarkan rekomendasi sebagai dasar pengajuan pemekaran desa ke Kementrian Dalam Negeri RI.

Dukung
Setelah mendengarkan penjelasan dari Bupati dan dinas serta bagian
terkait, diakui Asisten Deputi Bidang Keamanan dan Ketahanan Maritim Basilio Dias Araujo, pihaknya mendukung penuh langkah Pemkab Kep. Meranti dalam rangka meningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kawasan Strategi Nasional.

Diakui Basilio Dias Araujo, pihaknya akan mengambil langkah konkret untuk memanggil kementerian terkait. Dalam hal ini, Kemendagri, Kemendes PDT, Kementerian Kelautan dan BNPP RI untuk Rapat Koordinasi percepatan Pemekaran Desa di Meranti.

Rapat Koordinasi pertama akan dilaksanakan di Kemenko Kemaritiman dan Rapat Koordinasi kedua direncanakan akan dilaksanakan langsung di Selatpanjang sekaligus mengecek kondisi dua desa tersebut.

Lebih jauh dikatakan Darwis, Kemenko Kemaritiman juga akan berupaya menginisiasi pemekaran desa di Kepulauan Meranti dengan kementerian terkait. Salah satunya, dengan mengangkat isu Kawasan Strategi Nasional dan masalah Abrasi di Wilayah Perbatasan Negara.(hrc/mel)

Comments

News Feed