oleh

DILEMA PENAMBANG EMAS TANPA IZIN (PETI) ANTARA BUI DAN PERIUK NASI

MAYANDRI SUZARMAN, SH
Anak Kuantan Singingi Asli

Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai hasil sumber daya alam mineral yang sangat melimpah. Salah satunya adalah adalah emas. Pada zaman penjajahan Belanda terdapat tambang
emas, tepatnya di Desa Logas Kecamatan Kuantan Tengah.

Namun, pada masa penjajahan Jepang perusahaan tambang itu diambil alih hingga Indonesia merdeka tahun 1945.

Tidak hanya di Desa Logas, kandungan emas di Kabupaten Kuantan Singingi ini juga tersebar di seluruh Kecamatan-kecamatan yang ada. Hasil pendataan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kuantan Singingi menyebutkan, ada sekitar 12.413,37 Ha lahan memiliki
kandungan emas aluvial baik di daratan maupun diperbukitan. Emas aluvial adalah potensi emas dalam bentuk butiran yang ada di permukaan dan dekat permukaan dan sudah pernah menjadi tempat pencarian emas dimasa lalu dengan alat-alat sederhana oleh masyarakat (Kuansing_Terkini 28 April 2013).

Melimpahnya kandungan emas inilah yang menjadi magnit bagi masyarakat Kuantan Singingi untuk mencari emas dengan cara-cara yang merusak lingkungan dan melanggar hukum.

Saat ini hampir setiap tempat di Kuantan Singingi dapat dengan mudah di jumpai para Penambang Emas Tanpa Izin atau lebih dengan sebutan PETI.

Kegiatan PETI ini tentu saja sangat mengandung resiko. Namun tetap saja di lakukan oleh masyarakat demi mendapatkan emas untuk dijual walaupun penjara menanti dan rusaknya lingkungan. Mereka seolah tak perduli dengan alasan periuk nasi. Tentu factor ekonomi adalah penyebab utamanya.

Maraknya aktivitas PETI ini membuat pusing Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Berbagai langkah dan upaya telah dilakukan, namun tetap saja PETI ini beroperasi.

Upaya pemerintah untuk menghentikan aktifitas illegal ini ternyata sangat sulit karena di duga banyak oknum yang ikut bermain sebagai pembeking. Dari Bupati ke Bupati, dari Kapolres ke Kapolres berikutnya persoalan ini belum juga selesai. Bahkan telah banyak tim yang dibentuk tapi hasilnya masih tetap nihil.

Para pelaku PETI ini tau, kegiatan yang mereka lakukan tersebut dapat merusak
lingkungan. Apalagi mereka yang melakukan kegiatan tersebut di Daerah Aliran Sungai, bisa menyebabkan terjadinya banjir bandang. Bahkan tak jarang para pelaku ini dengan berani
bentrok dengan aparat penegak hukum yang datang untuk menertibkan kegiatan ilegal tersebut. Mereka tidak peduli, lagi –lagi alasannya adalah periuk nasi.

Saat ini, aktifitas illegal ini tidak lagi menggunakan alat-alat tradisional seperti dulang, tetapi telah menggunakan mesin dompeng dan alat berat excavator. Bahkan untuk daerah aliran Sungai Kuantan mereka telah menggunakan rakit yang dilengkapi dengan mesin agar dapat dengan mudah berpindah tempat.

Bahkan ada yang lebih berani, mereka beroperasi tidak jauh dari markas – markas aparat penegak hukum. Hanya berjarak sepelemparan batu. Ironis memang, seolah-olah mereka tidak
ada rasa takut. Aktifitas ini pun secara kasat mata dapat terlihat karena tidak berapa jauh dari jalan raya. Rasa takut akan resiko penjara telah hilang demi dapur terus mengepul.

Telah banyak para pelaku PETI ini yang ditindak, ditangkap dan dijebloskan ke balik jeruji besi, namun jumlahnya bukan makin berkurang tapi malah semakin bertambah. Apakah ini
dikarenakan hukuman yang ringan ataukah karena yang ditangkap hanya keroco sedangkan pemodal masih bebas berkeliaran.

Memberantas PETI ini memang bukanlah persoalan yang mudah. Karena dihadapkan langsung dengan masyarakat yang secara ekonomi memang dalam keadaan sulit. Mereka selalu beralasan periuk nasi mereka ada di PETI. Namun disisi lain, lingkungan harus diselamatkan.

Air Kuantan yang dulunya jernih kini terlihat keruh dan tercemar air raksa, tidak bisa diminum bahkan kalau digunakan untuk mandi badan akan terasa gatal.

Ada simbiosis mutalisme yang yang sangat besar dalam kegiatan PETI ini. Semuanya saling berkaitan dan saling mendukung. Antara lain adalah dengan adanya PETI maka akan ada
pemasok minyak sebagai bahan bakar dompeng dan excavator, kemudian pemasok air raksa, guna keperluan penggumpalan emas, bisnis jual beli mesin dompeng beserta onderdil, penadah emas hasil tambang. Bahkan termasuk uang haram sebagai sogokan kepada para oknum pembeking.

Perputaran uang di kegiatan illegal ini sangat besar, sehingga sangat menggiurkan.

Bahkan, bukan lagi menjadi rahasia umum di masyarakat Kuantan singing jika hal-hal yang disebutkan diatas tadi di bekingi oleh oknum berseragam tertentu. Misalnya minyak dibekingi dan dipasok oleh oknum seragam ini, air raksa di pasok oleh oknum seragam itu. Hal inilah yang menjadi penyebab semakin sulitnya PETI di berantas.

Oleh karena itu, untuk mengatasi maraknya aktifitas PETI ini, Pemerintah Kuantan Singingi harus melegalkan dengan jalan memberikan izin tambang rakyat.

Apalagi sekarang Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) telah disetujui oleh pemerintah pusat melalui Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI seluas 12 ribu hektar lebih (Kuansing Terkini.com, Minggu 19 Oktober 2014).

Dengan telah adanya WPR ini tentu harus diiringi dengan pembuatan Peraturan Daerah yang mengatur tentang perizinan dan pengelolaan wilayah tambang tersebut oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Peraturan Daerah ini dibuat dengan tujuan agar para pelaku PETI
dapat mengurus izin pertambangan emas secara legal, sehingga mereka tidak lagi berhadapan dengan hukum.

Selain itu, dengan dilegalkankannya penambangan emas tersebut, maka diharapkan tidak akan terjadi lagi pengrusakan lingkungan secara massif dan dapat memutus mata rantai oknum-
oknum pembeking. Daerah pun akan mendapatkan pemasukan karena pengurusan izin tambang rakyat akan menambah PAD.

Namun, entah dimana letak persoalannya. Hingga kini tambang rakyat tidak kunjung ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Kegiatan PETI sampai saat ini masih berlangsung marak.

Peraturan Daerah yang diharapkan lahir juga tidak pernah muncul. Jika keadaan ini berlangsung terus, maka banyak masyarakat Kuantan singing yang akan di bui demi periuk nasi.

Apakah Pemerintah Daerah tidak punya kemampuan untuk membuat dan melegalkan tambang rakyat? Ataukah Pemerintah Daerah tidak berani menghadapi banyaknya kepentingan
di balik kegiatan PETI? Ataukah Pemerintah Daerah sengaja dan asik menyaksikan sungai Kuantan tidak lagi jernih? Atau jangan-jangan banyak oknum pejabat pemerintah yang justru
jadi pembeking? Hmm.. Entahlah….Tanyakan sajalah pada rumput yang bergoyang.

 

Comments

Berita Terbaru