oleh

Langkah Setelah Keluarnya SP (Surat Peringatan)

Terobosan kebijakan diambil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pekanbaru. Rabu (21/9), setelah memanggil dan melakukan pertemuan dengan para pengelola gelanggang permainan (gelper) Satpol PP Pekanbaru memberi surat peringatan (SP) kepada para pengelola. Dalam pertemuan pihak Satpol PP juga memberi pembinaan kepada pelaku usaha Gelper.

“Indikasi perjudian itu memang ada, mereka juga sudah sampaikan. Tapi pada umumnya ditukar dengan hadiah, jadi tidak termasuk dalam pasal 303 UU Hukum Pidana. Sudah kita beri surat peringatan kepada seluruh pengelola Gelper yang kita panggil, apabila kita razia terbukti ada judi, kami segel langsung,” tegas Kasatpol PP Pekanbaru, Agus Pramono, usai pertemuan dengan sejumlah pengelola Gelper di Mako Satpol.

Pemanggilan yang dilakukan, kata Agus Pramono, untuk pembinaan kepada pelaku usaha Gelper, terkait indikasi judi yang dijalankan termasuk pelanggaran jam operasional. “Sudah kami sampaikan semua aturan yang harus diikuti, kebetulan ketua asosiasinya juga datang ke sini. Sya minta dia menyampaikan kepada selurub pengelola Gelper,” katanya.

Agus, menegaskan, seluruh Gelper yang beroperasional harus tutup pada pukul 22.00 WIB, sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2002, tentang Hiburan Umum. “Kita memang butuh Pendapatan Asli Daerah dari mereka (Gelper), tapi harus tetap ikuti aturan,” tegas Agus lagi.

Sementara, Ketua Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Hiburan Riau, Fuad Santoso yang juga hadir dalam pemanggilan tersebut, dikonfirmasi, membantah, adanya indikasi perjudian dalam operasional Gelper. “Indikasi judi yang dilaporkan sebenarnya tidak ada di lapangan. Karena kalau itu terjadi tentu polisi akan menindaknya,” bantah dia.

Sebagai Ketua Asosiasi, Fuad mengatakan, sudah mengingatkan kepada pengelola Gelper agar tidak menjalankan praktik perjudian.

Atas persoalan di atas, pertama, kita patut memberi apresiasi terhadap kebijakan pihak Satpol PP Pekanbaru dengan memberi SP kepada pengelola Gelper. Meski, SP dikeluarkan sebenarnya terkait jam operasional. Sedangkan terkait indikasi adanya perjudian, tidak termasuk dalam SP tersebut. Walaupun, langkah pemanggilan yang dilakukan pihak Satpol PP di atas, salah satunya adalah terkait informasi yang didapat dari masyarakat akan adanya indikasi praktik perjudian.

Terkait indikasi perjudian sepenuhnya kewenangan pihak kepolisian. Namun, dalam hiruk pikuk kegelisahan masyarakat terhadap operasional sejumlah gelper terindikasi ada unsur judi idealnya direspons serius oleh pihak kepolisian.

Setakat ini, baru Satpol PP yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Masyarakat tentu menunggu langkah apa yang akan diambil oleh kepolisian terhadap hal ini. Karena pihak kepolisianlah yang lebih berwenang memastikan soal isu-isu adanya indikasi perjudian di sejumlah Gelper. Dan kita yakin, hal ini sudah menjadi atensi pihak kepolisian.

Masyarakat Pekanbaru juga butuh kepastian. Meski, harus kita apresiasi, dari penuturan Ketua Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Hiburan Riau, Fuad Santoso, membantah adanya indikasi dan pihak asosiasi pun telah memberi imbauan, namun, tetap saja terbuka kemungkinan adanya gelper yang nakal dan menyalahi aturan.
Karenanya perlu peran semua pihak untuk memastikan gelper yang beroperasi di Pekanbaru sesuai aturan. Di antaranya, Pemerintah, Kepolisian, DPRD, Asosiasi dan masyarakat.

Kedua, persoalan gelper ini tidak cukup selesai dengan pertemuan antaran Satpol PP dan asosiasi pada Rabu kemarin. Setelah memberi SP, pihak Satpol PP harus tetap melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap operasional Gelper. Jika didapat gelper yang menyalahi aturan lagi, maka tindakan tegas harus segera dilakukan, ya apalagi kalau tidak melakukan penutupan.

Kemudian, sejalan dengan yang dilakukan Satpol PP, idealnya juga dilakukan oleh pihak kepolisian guna memastikan, khususnya terkait adanya indikasi perjudian.

Comments

News Feed