oleh

Harus Sesuai Prosedur dan Kajian Mendalam

 

Presiden RI Joko Widodo memutuskan kawasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, sebagai kawasan ibu kota baru pemerintahan.

Demikian kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8).

Presiden mengatakan, pemerintah telah mengkaji sejumlah calon kawasan ibu kota di Pulau Kalimantan. Jokowi menjelaskan bahwa Kalimantan Timur dipilih karena memenuhi sejumlah kriteria kebutuhan kawasan ibu kota, yakni risiko bencana yang minim, memiliki lokasi strategis di tengah-tengah Indonesia, dan ketiga berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda.

Keempat, kata Presiden, memiliki infrastruktur lengkap dan tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektare. Menurut keterangan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), pembangunan ibu kota baru itu akan dimulai pada 2021. Target penyelesaian pembangunan gedung pemerintahan pada 2024.

Presiden telah mengirimkan surat perihal pemindahan ibu kota negara ke DPR RI. Surat tersebut telah diterima DPR pagi kemarin.
Jokowi mengatakan akan mempersiapkan RUU terkait pemindahan ibu kota ke Kaltim, yang kemudian menyerahkannya ke DPR.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan tahun depan fase persiapan, baik desain bangunan sampai kepada dasar perundang-undangan. Selain itu pemerintah juga fokus mempersiapkan lahan. Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor akan dilibatkan.

“Kita juga siapkan naskah akademik untuk jadi RUU ibu kota baru dan seterusnya,” ujar Bambang.
“2024 Masa paling lambat pindahkan pusat pemerintahan,” ujarnya.

Rencana pemindahan ibukota mendapat respons terutama dari kubu oposisi pemerintahan.
Jubir Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak memberikan catatan. Prabowo sempat berpesan terkait pemindahan ibu kota. Pada prinsipnya, Prabowo setuju ibu kota pindah dengan beberapa catatan.

“Catatan pertama, pemindahan ibu kota harus didasari dengan kajian yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, tidak grasa-grusu, dan menjadi program jangka panjang yang dipersiapkan dengan matang,” kata Dahnil, Senin (26/8).

Kedua, Prabowo berpesan, pemindahan ibu kota harus didasari dengan pandangan ekonomi opportunity cost (biaya kesempatan), selain financial cost (biaya keuangan) yang pondasi dasarnya adalah prioritas. Jangan sampai rencana tersebut mengabaikan masalah paling dasar lain.

Catatan ketiga, masalah paling dasar lain kapasitas negara menyelesaikan kemiskinan, pengangguran, dan kedaulatan ekonomi seperti kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan pertahanan dan keamanan. Karena semua masalah di atas adalah masalah primer kita sebagai bangsa dan negara.

“Catatan keempat, pemindahan Ibu kota, selain memperhatikan prioritas, kesenjangan ekonomi, juga harus memperhatikan dampak sosial, budaya dan politik bagi persatuan dan kesatuan NKRI. Karena pemindahan Ibu kota tidak sekadar masalah ekonomi, namun ada masalah antropologis (budaya),” tambah Dahnil.

Tidak cuma itu, masalah geopolitik, pertahanan, keamanan, juga masalah lingkungan hidup dan lainnya harus juga dipertimbangkan. Jadi tidak boleh pandangan pemindahan ibu kota sekadar dilihat dari sisi ekonomi.

Sementara Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengkritik langkah pemerintah yang memutuskan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Menurut dia, pemindahan ibu kota bukan hanya domain eksekutif melainkan domain bersama eksekutif dan legislatif, DPR, bahkan MPR.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan DPR, Mardani menyebut paling tidak perlu ada empat revisi undang-undang, dan dua pengajuan undang-undang baru. Salah satu revisi yang harus diajukan pemerintah menurut politikus PKS tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 terkait status Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia.
“Cepat boleh, tapi prosedur tidak boleh ditabrak,” ujarnya.

Atas persoalan di atas, kita berharap keputusan pemindahan ibukota harus melalui prosedur yang berlaku dan mempertimbangkan berbagai aspek kajian dan mendalam.

Jika memang saat ini Indonesia butuh ibukota baru, dengan alasan dan tujuan yang kuat, dan sudah memenuhi prosedur tentu sebagai warga negara kita mesti sami’na waatho’na pada pemimpin.***

Comments

Berita Terbaru