PEKANBARU (HR)- Tahun 2018 lalu ada kegiatan pengadaan Sapi Madura untuk Kabupaten Pelalawan, Siak, Rokan Hilir dan Kota Dumai. Adapun jumlah hewan ternak yang diadakan lebih dari 500 ekor. Dari jumlah tersebut, diketahui 21 ekor mati, namun segera diganti oleh pihak rekanan.

Kegiatan itu berada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Provinsi Riau, dan dilaksanakan oleh PT Baginda Banua Riau. Kini sang direktur, yakni Yosrizal diklarifikasi Jaksa terkait kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2018.

Proses klarifikasi itu dilakukan Jaksa pada bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Senin (26/8). Dimulai dari pukul 09.00 WIB, permintaan keterangan terhadap politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Riau itu, berlangsung hingga sore hari. Di sela-sela itu, ada jeda waktu untuk makan siang dan melaksanakan ibadah Salat Zuhur. Saat itulah, Haluan Riau mewawancarai Yosrizal yang saat itu mengenakan baju kemeja lengan panjang warna putih itu.

Dikatakan Yosrizal, kedatangannya tersebut untuk diklarifikasi terkait kegiatan pengadaan Sapi Madura oleh Dinas PKH Riau pada tahun 2018 lalu. Dimana kegiatan tersebut tengah diusut Korps Adhyaksa Riau dengan melakukan penyelidikan. “Ini hanya klarifikasi saja,” ujar Yos biasa dia akrab disapa.

Dalam klarifikasi itu, kata dia, Jaksa menanyakan terkait proses lelang, pelaksanaan, hingga sapi-sapi sampai ke tangan masyarakat. “Itu pelaksanaannya ada. Sampai gak? Sampai. Ada berita acaranya? Ada,” terang dia sedikit menyampaikan pertanyaan Jaksa kepada dirinya.

Dia meyakini, kegiatan tersebut tidak ada penyimpangan. Sehingga dirinya sangat yakin menghadapi proses pemeriksaan tersebut. “Namanya kita tidak ada kongkalikong, jadi kita tidak khawatir. Kita sampaikan aja semua,” sebut dia. Dalam kesempatan itu, dia sedikit menyampaikan terkait kegiatan yang dilaksanakannya itu. Dikatakannya, untuk 4 kabupaten/kota itu, pada tahun 2018 pihaknya menyediakan lebih dari 500 ekor Sapi Madura. “Kalau tidak salah, itu ada 545 ekor sapi. Itu untuk 4 kabupaten/kota di Riau, yakni Pelalawan, Siak, Rohil, dan Dumai,” sebut Yos.

Dalam pelaksanaannya, tentu tidak berjalan mulus. Ada saja kendala yang dihadapi, mengingat yang diadakan itu adalah makhluk hidup yang dibawa dari tempat yang jauh. “Memang ada yang mati sekitar 21 ekor,” terangnya.

Namun hal itu sudah diatasi. Semua hewan ternak yang mati telah diganti, sehingga bisa diterima oleh kelompok masyarakat di 4 kabupaten/kota itu. “Kalau tidak diganti, mana bisa PHO-FHO (serah terima pekerjaan,red). Semua sudah diterima oleh kelompok masyarakat,” imbuh Yosrizal.

Sementara dari informasi yang dihimpun dari laman www.lpse.riau.go.id, diketahui kalau kegiatan itu dilaksanakan dengan nilai pagu Rp6.754.900.000. Ada 47 perusahaan yang mengikuti lelang. Hasilnya, PT Baginda Banua Riau yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayat Pekanbaru berhasil menjadi pemenang, dengan nilai penawaran Rp5.784.600.000.

Terpisah, Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau, Muspidauan, tidak menampik adanya klarifikasi terhadap Yosrizal. Menurutnya, proses permintaan keterangan itu terkait perkara yang dilidik sejak Juli 2019 kemarin. “Ini bagian dari penyelidikan dugaan korupsi pengadaan ternak sapi dan kambing pada Dinas PKH Riau tahun anggaran 2017 dan 2018,” ujar Muspidauan.

Dalam penyelidikan itu, kata dia, pihaknya masih berusaha mencari peristiwa pidana. Yaitu, dengan melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket). “Masih ada pihak-pihak lain yang akan diklarifikasi. Termasuk mengumpulkan dokumen dan alat bukti lainnya,” imbuh dia.

Dalam perkara ini, telah banyak pihak yang diundang untuk diklarifikasi. Seperti, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PKH Riau, Elly Suryani. Wanita berhijab yang juga menjabat Kepala Bidang (Kabid) Produksi Peternakan itu diketahui telah beberapa kali mendata kantor Kejati Riau Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru. Dalam kegiatan itu, Elly merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selain dia, klarifikasi juga dilakukan terhadap Kepala Seksi (Kasi) Pakan Ternak Dinas PKH Riau, Amnita Nasution yang juga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pengadaan Sapi Bali di 5 kota/kabupaten tahun 2017 silam.

Tidak hanya dua nama yang disebutkan di atas, Yuhendra selaku Direktur PT Melayu Muda Kontruksi, rekanan pengadaan sapi dan kambing di tahun anggaran 2018 lalu, juga kembali dimintai keterangan. Yuhendra sendiri sebelumnya telah diperiksa pada awal Agustus 2019 kemarin. Dalam perkara ini tim penyelidik juga telah mengundang sejumlah pihak lainnya. Di antaranya, mantan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut, Askyardiah Patrianov selaku Pengguna Anggaran (PA), dan Kabid Agrobisnis pada Dinas PKH Riau, Nafilson.

Lalu, giliran Gatot Irianto selaku Kasi Pengembangan Kawasan Peternakan Bidang Agribisnis yang menjalani proses yang sama. Gatot selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan tersebut datang bersama seorang pegawai di Dinas PKH Riau, Yulius, selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Selanjutnya, Direktur CV Ismaya Buana Sejahtera Des Imran Fernando. Dia adalah rekanan pengadaan hewan ternak tahun 2017. Lalu Ruwinda, Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Keuangan dan Perlengkapan dalam kegiatan tersebut serta Arifin selaku Bendahara Pengeluaran.

Saat itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sudah melakukan lelang pengadaan sapi Bali untuk 12 kabupaten kota yang ada di Riau pada bulan Agustus 2017. Rencananya sapi ini akan dibagikan kepada 41 kelompok tani ternak yang ada di Bumi Lancang Kuning. Nilai anggarannya pun cukup fantastis, untuk pengadaan sapi Bali yang dilaporkan ini nilainya sebesar Rp7.355.400.000 dan dimenangkan oleh CV Ismaya Buana.

Masih dari informasi yang diperoleh, tidak dibagikannya hewan-hewan ternak itu dikarenakan tidak sesuai kontrak. Tak ayal itu mengakibatkan putus kontrak. Pada tahun selanjutnya, kegiatan pengadaan hewan ternak itu juga dilakukan. Yaitu, pengadaan 2.400 ekor sapi dan 1.170 ekor kambing kambing untuk disalurkan ke kelompok tani (poktan) di seluruh kabupaten/kota se-Riau. Namun tidak diketahui, apakah kegiatan itu terlaksana atau tidak.(dod)

Comments

Berita Terbaru