oleh

Prabowo: Tak Grasa-grusu

JAKARTA (HR)- Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta menuju Kalimantan Timur. Tepatnya, di sebagian Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Jubir Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak memberikan catatan. Prabowo sempat berpesan terkait pemindahan ibu kota tersebut kepada pada kader Partai Gerindra. Pada prinsipnya, Prabowo setuju ibu kota pindah dengan beberapa catatan.
“Catatan pertama, pemindahan ibu kota harus didasari dengan kajian yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, tidak grasa-grusu, dan menjadi program jangka panjang yang dipersiapkan dengan matang,” kata Dahnil, Senin (26/8).

Kedua, Prabowo berpesan, pemindahan ibu kota harus didasari dengan pandangan ekonomi opportunity cost (biaya kesempatan), selain financial cost (biaya keuangan) yang pondasi dasarnya adalah prioritas. Jangan sampai rencana tersebut mengabaikan masalah paling dasar lain.

Catatan ketiga, lanjut dia, masalah paling dasar lain kapasitas negara menyelesaikan kemiskinan, pengangguran, dan kedaulatan ekonomi seperti kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan pertahanan dan keamanan. Karena semua masalah di atas adalah masalah primer kita sebagai bangsa dan negara. “Catatan keempat, pemindahan Ibu kota, selain memperhatikan prioritas, kesenjangan ekonomi, juga harus memperhatikan dampak sosial, budaya dan politik bagi persatuan dan kesatuan NKRI. Karena pemindahan Ibu kota tidak sekadar masalah ekonomi, namun ada masalah antropologis (budaya),” tambah Dahnil.

Tak cuma itu, masalah geopolitik, pertahanan, keamanan, juga masalah lingkungan hidup dan lainnya harus juga dipertimbangkan. Jadi tidak boleh pandangan pemindahan ibu kota sekadar dilihat dari sisi ekonomi. “Pada prinsipnya, beliau (Prabowo) dan Gerindra mendukung segala upaya baik yang pro masa depan, bukan upaya yang myiopik abai masa depan. Sukses selalu untuk Pak Jokowi dan jajarannya,” tutup dia.

Ikuti Prosedur
Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengkritik langkah pemerintah yang memutuskan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Menurut dia, pemindahan ibu kota bukan hanya domain eksekutif. “Ini domain bersama eksekutif dan legislatif, DPR, bahkan MPR terlibat,” kata Mardani di sela-sela kegiatan Orientasi dan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan anggota DPR RI terpiih 2019-2024 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (26/8).

 

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan DPR, Mardani menyebut paling tidak perlu ada empat revisi undang-undang, dan dua pengajuan undang-undang baru. Salah satu revisi yang harus diajukan pemerintah menurut politikus PKS tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 terkait status Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. “Cepat boleh, tapi prosedur tidak boleh ditabrak,” ujarnya. Ia memandang prosedur yang dilakukan pemerintah adalah prosedur yang salah dan harus diperbaiki. Ia menambahkan, harusnya pemerintah menyerahkan kajian akademisnya ke DPR. Setelah itu, kajian akademis tersebut dibahas oleh DPR. “Ini negara, ini harus hidup berlandaskan aturan prosedur yang baku nggak bisa tiba-tiba,” tuturnya.(mdc/rol)

Comments

Berita Terbaru