oleh

Tahun Depan Biro Humas Masuk Dalam Biro Pimpinan

PEKANBARU (HR) – Pemerintah Provinsi Riau, saat ini sedang mempersiapkan nomenklatur dan unit kerja perangkat daerah, sesuai dengan peraturan Mentri dalam negri nomor 56 tahun 2019. Dimana ada perubahan nama dan penggabungan Organiasi Perangkat Daerah (OPD), di unit kerja Sekretariat lingkungan pemerintah Provinsi.

Kepala Biro Organisasi Pemprov Riau, Jonli, membenarkan adanya Permendagri terkait dengan adanya perubahan perangkat daerah Dilingkungan sekretariat. Dan saat ini pihaknya masih mempersiapkan proses pembentukannya sesuai dengan Permendagri tersebut.

“Kita menyesuaikan dengan Permendagri itu, nah sekarang ini lagi disiapkan proses pembentukan perangkat daerah sesuai dengan Permendegari. Setelah itu barulah disiapkan pergubnya,” ujar Jonli, Senin (26/8).

Dijelaskan Jhonly, di dalam Permendagri terdiri dari 3 asisten, diantaranya, Biro pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sekretariat daerah provinsi tipe A, terdiri atas, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Kesejahteraan Rakyat dan Biro Hukum.

Biro pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat daerah provinsi tipe A, terdiri atas, Biro Perekonomian, Biro Pengadaan Barang dan Jasa dan Biro Administrasi Pembangunan.

“Selanjutnya Biro pada Asisten Administrasi Umum sekretariat daerah

provinsi tipe A, terdiri atas, Biro Organisasi, Biro Umum dan Biro Administrasi Pimpinan,” kata Jhonly.

Sementara itu, disinggung untuk biro humas, apakah ditiadakan, Jhonly menjelaskan, untuk biro humas tetap ada, namun di masukkan dalam biro pimpinan. Di dalam biro pimpinan tersebut bisa saja humas di bagi Kabag humas atau kasubag humas.

“Jadi kalau sekarang kan biro humas dan protokol, nah tahun depan ini bisa saja di bagian Kabag nya di biro pimpinan. Tidak hilang tapi masuk dalam biro pimpinan,” jelasnya.

Jhonly menegaskan bahwa untuk menjalankan perangkat daerah sesuai dengan Permendagri akan dilaksanakan pada tahun 2020 mendatang.

“Yang walaupun dalam Permendagri itu tahun 2019, tapi kita akan menjalankannya pada tahun 2020 mendatang, disiapkan dulu peneguhnya,” tutup Jonli.

Pada Permendagri tersebut mulai berlaku, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian nomenklatur dan unit kerja sekretariat daerah paling lama akhir Bulan Desember Tahun 2019. Dan Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya. (nur)

Comments

Berita Terbaru