oleh

Dewan Desak Aturan Penilaian Bacakades Ditinjau Ulang

 

USMAN MALIK LIPUTAN BENGKALIS

BENGKALIS (HR)-Lintas komisi DPRD Bengkalis menggelar rapat dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) terkait aturan penilaian bakal calon kepala desa. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis Susianto SR mengatakan, Dewan panggil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa karena ada pengaduan masyarakat tentang penilaian poin terhadap kades.

“Kita minta penjelasan PMD. Ada poin-poin yang harus dipertimbangkan ulang terkait penilaian tersebut agar asas keadilan benar-benar diterapkan dan tidak merugikan salah satu bakal calon kepala desa,” tegasnya.

Menurut Susianto, ada beberapa hal yang harus dibahas bersama tentang pemilihan kepala desa serentak ini, terhadap masalah penilaian skor poin bakal calon kepala desa yang lebih dari pada lima. Salah satunya, tentang nilai poin bagi pendamping desa dan Pj kepala desa.

Sementara Ketua Komisi II Syahrial menilai, tidak ada penjelasan secara spesifik di Peraturan Bupati (Perbup) Bengkalis tentang penilaian untuk pendamping desa.

“Mengenai masalah Pj kepala desa apakah sama nilai poinnya dengan kepala desa, sedangkan kepala desa dipilih oleh masyarakat sementara Pj hanya ditunjuk oleh camat. pengabdian kepala desa lebih lama dibandingkan Pj. Kami tidak menyangkal dengan aturan yang ada, cuma apakah ada pengaturan khusus yang mengatur tentang Pj kepala desa. Saya meminta agar nilai poin tersebut dipertimbangkan ulang agar prinsip keadilan itu benar-benar kita terapkan,” pinta Syahrial.

Kemudian masalah UED SP, Syahrial menyatakan, hal tersebut harus dipertimbangkan lagi karena mereka ikut serta dalam mensukseskan pemerintahan desa. Maka, persoalan ini harus disampaikan kepada bupati.

Sementara anggota Dewan Bengkalis Simon Lumban Gaol menyebutkan, di Pansus Dewan pernah dibahas soal poin ini dan menanyakan tentang poin bagi mantan anggota DPRD yang ikut bakal calon kepala desa hanya mendapatkan poin 8. Sementara, Pj kepala desa mendapatkan poin 10.

“Apa bedanya anggota DPRD dengan Pj kepala desa. Sedangkan DPRD juga bekerja di pemerintahan,” ujarnya.

Leonardus juga mempertanyakan, terkait proses Pj kepala desa untuk mencalonkan kepala desa. Sedangkan Pj kepala desa adalah PNS yang masih menjabat.

“Harapan kami dari lintas komisi agar masalah ini ditinjau ulang kembali dan apa yang kita bahas pada hari ini bisa disampaikan kepada Bupati,” ajunya.

Menanggapi pertanyaan yang disampaikan anggota DPRD, Kepala Dinas PMD Yuhelmi menjelaskan, terkait dengan Pj dia tidak berhak untuk menjadi calon kepala desa karena Pj adalah PNS. Ketika ia mau mencalonkan diri yang bersangkutan harus meminta izin kepada atasannya.

Terkait pendamping desa, mereka bekerja untuk menjalankan roda pemerintahan desa dan sebagai penggerak ekonomi dan di-SK-kan oleh Bupati.
Sedangkan ketua UED SP, adalah sebagai penggerak ekonomi bukan bergerak di pemerintahan dan SK-nya di keluarkan kepala desa. Maka dari itu, UED-SP tidak masuk dalam kategori poin.

“Hal ini akan kita sampaikan kepada Bupati Bengkalis, agar persoalan ini bisa diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tutup Yuhelmi.***

Comments

News Feed