oleh

Pemkab Rohul Ajukan Banding di Detik Terakhir

 

PASIRPANGARAIAN (HR)-Pemkab Rokan Hulu melalui Bagian Hukum Setdakab? Rokan Hulu mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasirpangaraian yang mengabulkan sebagian gugatan diajukan Teddy Mirza Dal.

Ketua PN Pasirpangaraian? Sunoto melalui Humas PN Pasirpangaraian Irpan Hasan Lubis membenarkan Pemkab Rokan Hulu telah mengajukan Akta Pernyataan Permohonan Banding terhadap putusan majelis hakim yang mengabulkan gugatan Teddy Mirza Dal.

Irpan mengungkapkan Pemkab Rokan Hulu telah memohon banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasirpangaraian Nomor 18/ Pdt.G/ 2019/ PN.Prp, Selasa 13 Agustus 2019 lalu.

Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 12/Akta-Bdg/Pdt/2019/PN.Prp, pada Senin 26 Agustus 2019, diserahkan oleh Syawal SH, jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Setdakab Rokan Hulu dan selalu kuasa hukum tergugat 1 atas Pemkab Rohul Cq Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

Akta pernyataan permohonan banding, diakui Irpan, disampaikan kuasa hukum Pemkab Rokan Hulu ke PN Pasirpangaraian didetik-detik terakhir?, berakhirnya 14 hari masa fikir-fikir yang diberikan oleh majelis hakim sejak sidang pembacaan putusan.

“Sekretaris Dewan melalui kuasa hukumnya Syawal telah mengajukan upaya hukum banding untuk diperiksa perkara atasnama penggugat Teddy Mirza Dal, melawan Sekwan Rokan Hulu dan Ketua DPRD,” jelas Irpan Hasan Lubis, Selasa (27/8).

“Mereka sudah mengajukan akta banding dan sudah ditandatangani oleh pemohon banding,”? tambahnya.

Irp?an menuturkan, setelah akta pernyataan permohonan banding diajukan, maka pemohon banding dalam hal ini Pemkab Rokan Hulu, akan membuat memori banding dan akan disampaikan ke PN Pasirpangaraian.

“Itu masih proses lagi, setelah mereka mengajukan memori banding, kemudian Pengadilan menyampaikan ?ke termohon supaya mereka mengajukan kontra memori banding,” ungkap Irpan dan memperkirakan waktu pengajuan memori banding ke PT Pekanbaru sekira 28 hari.

Sebelumnya, Teddy Mirza Dal anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu 2014-2019 dari Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengajukan gugatan perdata ke PN Pasirpangaraian.

Isi gugatannya, Teddy menuntut beberapa haknya yang belum dibayarkan? Pemkab Rokan Hulu melalui Sekretaris DPRD Rokan Hulu selama 15 bulan, sejak dirinya menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Pasirpangaraian. Seperti, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi dan lainnya.

Pada sidang pembacaan putusan, Selasa 13 Agustus 2019 lalu, dari sejumlah poin gugatan, sedikitnya tiga poin gugatan Teddy dikabulkan oleh majelis hakim PN Pasirpangaraian diketuai Sunoto dan anggota majelis hakim Irpan Hasan Lubis dan Budi Setyawan.

Beberapa gugatan Teddy Mirza Dal yang belum dibayarkan Sekretaris DPRD Rokan Hulu selama 15 bulan dikabulkan majelis hakim. Seperti, Tunjangan Komunikasi Intensif sebesar Rp133.875.000, Tunjangan Perumahan sebesar Rp137.789.250, dan Tunjangan Transportasi sebesar Rp191.250.000.

Pada putusannya, Majelis Haki?m PN Pasirpangaraian juga menghukum tergugat satu dan tergugat dua untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara perdata tersebut secara tanggung renteng sebesar Rp586 ribu.

Sebelumnya, Irpan juga mengatakan, ada beberapa pertimbangan Majelis Hakim ?mengabulkan gugatan Teddy Mirza Dal selaku penggugat, salah satunya menyatakan penggugat masih sah dan aktif secara hukum sebagai anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu periode 2014-2019.(rtc/mel)

Comments

Berita Terbaru