oleh

Semua Tempat Hiburan Malam Bakal Ditertibkan

PEKANBARU (HR)- Dalam waktu dekat Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru bakal merazia semua tempat hiburan malam di Pekanbaru. Untuk memastikan kelengkapan perizinan yang harus dimiliki sesuai aturan yang berlaku.

“Semua mau kita tertibkan bukan cuma dua itu saja Dragon dan New Paragon,” tegas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru.

Semua pengelola maupun pemilik tempat hiburan harus mengikuti Perda Nomor 3 Tahun 2002, tentang Hiburan Umum. Didalamnya jelas menyebutkan, untuk jam operasional harus tutup pada pukul 22.00 WIB. Tapi tidak demikian yang terjadi di lapangan, bahkan ada THM yang tutup sampai pagi hari. “Perda belum direvisi, jadi ikuti yang lama saja, tutup pukul 22.00 WIB.Tak ada pengecualian, kalau saat kita razia terbukti langgar aturan kita beri peringatan. Bisa sampai Pol PP Line,” tegas Kasatpol.

Disampaikan, apakah dengan belum direvisinya Perda Nomor 3 Tahun 2002, menjadi penghambat dalam melakukan penertiban, sebab di dalam Perda dijelaskan untuk tempat hiburan malam hanya boleh beroperasional sampai pukul 22.00 WIB, Agus, mengatakan, untuk revisi Perda bukan berada di OPDnya. “Kalau untuk revisi Perda bukan di OPD saya,” jelas Agus.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekanbaru, Nurfaisal, ditanyakan terkait perkembangan revisi Perda Nomor 3 Tahun 2002 yang sudah dinilai usang, menjelaskan untuk pengajuan revisi Perda bukan berada di OPD nya. Disbudpar itu punya yang namanya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RITDA). “Untuk revisi Perda Hiburan Umum bukan kami yang ngajukan,” sjngkat dia seraya menyebut dia sedang berada di Jakarta, kemudian menyarankan Haluan Riau menanyankannya ke Sekretaris Disbudpar.

Sekretaris Disbudpar Pekanbaru, Ardiansyah Eka Putra, menjelaskan untuk Perda hiburan umum lebih mengarah kepada ketertiban umum. Sedangkan Disbudpar lebih ke usaha pariwisata saja. Kalau hiburan umum lebih mengatur kepada pengaturan waktu dan jadwal, sehingga yang harus mengajukan revisi Perda Nomor 3 Tahun 2002 tersebut adalah Satpol PP. “OPD yang mengajukan revisi Perda itu Satpol PP, Kamis,(29/8), kami rapat Binwas bersama OPD terkait termasuk untuk membahas masalah itu,” jelas Yayan, sapaan akrab Sekretaris Disbudpar Pekanbaru.(her)

Comments

Berita Terbaru