oleh

Jaksa Periksa GM Hotel Pangeran

PEKANBARU (HR)-General Manager Hotel Pangeran Zulhayati Lubis diperiksa Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Riau, Rabu (28/8). Wanita yang akrab disapa Atiek itu diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi bantuan dana hibah penelitian di Universitas Islam Riau.

“Yang bersangkutan (Atiek,red) diperiksa sebagai saksi dalam perkara (dugaan korupsi) di UIR,” ujar Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, saat dikonfirmasi Haluan Riau, Rabu siang.

Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan satu orang sebagai tersangka. Dia adalah Abdullah Sulaiman yang merupakan mantan Pembantu Rektor (PR) IV UIR.

“Iya, pemeriksaan itu untuk melengkapi berkas perkara tersangka AS (Abdullah Sulaiman,red),” lanjut mantan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru.

Penanganan perkara itu merupakan kelanjutan dari perkara yang pernah disidik Kejati Riau pada tahun 2015 lalu. Saat itu, dua orang mantan dosen UIR telah ditetapkan sebagai tersangka dan dihadapkan ke persidangan. Mereka adalah Emrizal dan Said Fhazli selaku Sekretaris Panitia yang juga menjabat Direktur CV Global Energy Enterprise (GEE). Keduanya dinyatakan bersalah dalam perkara tersebut dan divonis masing-masing 4 tahun penjara.

Saat persidangan terhadap keduanya, Atiek pernah dihadirkan sebagai saksi dan membeberkan peran Abdullah Sulaiman dalam dugaan rasuah itu.

Salah satunya, Abdullah Sulaiman pernah memalsukan tanda tangan Zulhayati Lubis alias Atiek selaku GM Hotel Pangeran Pekanbaru dalam Kwitansi Nomor Kas 1 April 2012, senilai Rp16.585.000.

Atas hal itu, Abdullah Sulaiman mengakuinya dan menyampaikan permintaan maaf yang tertuang dalam Surat Pernyataan yang diteken Abdullah Sulaiman, tertanggal 29 November 2013.

Munculnya nama Hotel Pangeran dalam perkara itu bermula dari perjanjian antara pihak Panitia Penelitian UIR dengan Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM). Dalam kontrak pertama. Dinyatakan kalau pihak Hotel Pangeran akan menyiapkan kamar dan sejumlah akomodasi lainnya untuk keperluan penelitian selama 2 hari dan menginap selama 3 malam, senilai Rp16.585.000.

Beberapa hari berselang, Abdullah Sulaiman selaku Ketua Tim Penelitian mendatangi Sales Manager Hotel Pangeran, Lidya. Saat itu, Abdullah Sulaiman menyatakan adanya revisi kegiatan, di mana acaranya yang akan digelar itu, hanya satu hari dan menginap selama tiga malam. Dari kontrak pertama dengan revisi perjanjian terdapat selisih biaya sekitar Rp4 jutaan.

Belakangan diketahui, kalau Abdullah Sulaiman tetap memasukkan angka Rp16.585.000 di dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan, dengan bukti kwitansi yang tandatangan Atiek Lubis telah dipalsukannya.
Sebelumnya dalam proses penyidikan perkara ini, Jaksa telah melakukan pemeriksaan terhadap Mantan Wali Kota Dumai, Wan Syamsir Yus. Selain mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau itu, pemeriksaan juga dilakukan terhadap mantan Rektor UIR, Detry Karya.

Penyidik juga telah meminta keterangan terhadap Direktur CV Giovani, Yuliana, Zul Efendi selaku tenaga ahli, dan dua pegawai UIR Mawan dan Tengku Edianto, serta Endang Fahrulrozi yang merupakan pihak swasta penyedia transportasi dalam kegiatan penelitian.

Korupsi bantuan dana hibah tahun 2011 hingga 2012, terjadi ketika pihak UIR mengadakan penilitian bersama Institut Alam dan Tamandun Melayu, Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM). Lantaran tidak memiliki dana, UIR kemudian mengajukan bantuan dana ke Pemprov Riau dan mendapat dana Rp2,8 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun 2011-2012.

Penelitian itu dilaksanakan dan berjalan dengan lancar. Dalam laporannya, terjadi penyimpangan bantuan dana tersebut. Ditemukan beberapa item penelitian yang sengaja di-mark up. Kedua terdakwa, Emrizal dan Said Fhazli, membuat laporan dan bukti pertanggungjawaban fiktif atas kegiatan yang direncanakan.

Emrizal mencairkan anggaran dan meminta terdakwa Said Fhazli membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan dengan mencari bukti-bukti penggunaan kegiatan, seolah-olah kegiatan telah dilaksanakan. Hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau ditemukan kerugian negara Rp1,5 miliar.(dod)

Comments

Berita Terbaru