oleh

Wagubri Imbau Masyarakat Waspadai Oknum Mengganggu Keberagaman

PEKANBARU (HR) – Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, menegaskan agar konflik sosial yang terjadi saat ini harus menjadi perhatian dan diwaspadai semua komponen masyarakat. Karena belakangan ini ada oknum-oknum tertentu yang mulai mengganggu keberagaman di tengah-tengah masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan, Wagubri, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Riau yang ditaja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Riau, Rabu (28/8), di Hotel Premier Pekanbaru.

“Ini perlu menjadi perhatian kita bersama, di tengah-tengah keanekaragaman kita mulai ada yang mencoba mengutak-atik. Yang seharusnya kita semua berada dalam kondisi yang sangat baik dan harmonis,” ujar Wagubri.

Edi Natar menjelaskan, konflik sosial masalah rumah ibadah yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) hendaknya menjadi kewaspadaan bagi semua stake holder yang ada. Ia berharap pemerintah kabupaten/kota dapat meminimalisir setiap potensi konflik di daerahnya dengan membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

Wagubri juga mengungkapkan, dari 12 kabupaten/kota di daerah ini, hanya Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) yang belum membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Untuk itu, Bupati Rohil untuk segera membentuk Tim Terpadu tersebut.

“Berkenaan dengan hal ini, saya meminta Tim Terpadu di Provinsi Riau untuk terus mendorong Kabupaten Rohil untuk segera membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial berdasarkan surat keputusan (SK) kepala daerah,” tegasnya.

Sementara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau, Chairul Riski mengatakan dasar kegiatan ini adalah UU No 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Sejah penetapan UU tersebut dari tahun 2012 hingga 2014, belum terbit peraturan operasional berupa Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan tindak lanjut yang diamanatkan oleh UU tersebut sehingga terjadi kekosongan hukum.

“Pada tahun 2012 hingga 2014 terjadi peningkatan eskalasi konflik sosial di beberapa daerah. Sehingga pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 2 Tahun 2013 tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri,” jelasnya.

Rapat koordinasi ini kata Riski, bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan koordinasi, keterpaduan, serta sinersigitas antar Aparatur Pemerintah Daerah yang tergabung dalam Tim Terpadu dalam penanganan konflik sosial di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Khususnya dalam melakukan langkah-langkah penanganan terhadap potensi konflik sosial yang terjadi di daerah.

Hadir juga dalam Rakor tersebut, Kapolda Riau Irjen Pol Eko Widodo Prishastopo, Danrem 031 Wirabima Brigjen TNI Muhammad Fajar, Wakajati Riau, sejumlah Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, pejabat eselon II Pemprov Riau, perwakilan Kemendagri dan lainnya. (nur)

Comments

Berita Terbaru