oleh

Menyorot Kenaikan Anggaran pada APBD-P Pemprov TA 2019

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Riau tahun anggaran 2019 disahkan di angka Rp9,4 triliun. Ada peningkatan sebesar 3,25 persen dibanding APBD murni 2019 lalu. Di mana pada anggaran murni APBD berada di angka Rp9,18 triliun.

Artinya ada kenaikan anggaran sebesar 3,25 persen.
Juru Bicara Banggar DPRD Karmila Sari mengatakan perubahan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2019 ini dipengaruhi beberapa hal. Di antaranya adalah proyeksi pendapatan daerah yang ditetapkan berdasarkan asumsi dasar makro dan mikro yang berkaitan dengan kondisi ekonomi. Yaitu, pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi, kondisi sosial seperti kemiskinan dan pengangguran.

“Selanjutnya adalah keterbatasan penerimaan daerah membiayai kebutuhan anggaran belanja program dan kegiatan,” ujar Karmila.
Dia merincikan pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 1 tahun 2018 tentang perubahan peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 7 tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Riau 2014-2019 adalah sebesar Rp8.898.504.090.000. Sedangkan Perda Provinsi Riau Nomor 22 tahun 2018 tentang APBD Provinsi Riau sebesar Rp9.129.049.316.919,65.
“Pada perubahan tahun ini rancangan perubahan KUA dan Perubahan PPAS Provinsi Riau 2019 sebesar Rp9.426.063.395.934,65 atau lebih tinggi sebesar Rp527.559.305.934,65 dari APBD murni,” beber dia.

Dengan demikian terdapat kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp297.014.079.015 yang berasal dari penetapan kekurangan bayar dana bagi hasil yang mengacu kepada Permenkeu Nomor: 103/PMK.07/2018 tentang Penetapan Kekurangan Bayar Dana Bagi Hasil Daerah.

Atas hal di atas, kita mengapresiasi kerja eksekutif dan legislatif yang telah menyelesaikan APBD-P 2019 sesuai jadwal. Meski, harus diakui, kenaikan anggaran menimbulkan tanda tanya bagi kita, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang melamban dan ketidakpastian soal pembayaran dana bagi hasil oleh pemerintah pusat.

Penambahan anggaran pada perubahan ini memang didasari pada Permenkeu Nomor: 103/PMK.07/2018 tentang Penetapan Kekurangan Bayar Dana Bagi Hasil Daerah. Tapi, hal ini tetap memiliki potensi risiko melihat kebijakan pemerintah pusat yang terkadang berubah-ubah. Terlebih, jika menilik pada kondisi ekonomi global di mana secara nasional pertumbuhan ekonomi mengalami pelambatan. Kemudian, pembangunan nasional juga masih mengandalkan utang luar negeri.

Konsistensi pemerintah pusat dalam menyalurkan DBH ke daerah memang sering menjadi sorotan. Apalah Permenkeu di atas akan terealisasi sesuai hitam di atas putih, ya, tentu kita hanya bisa menunggu. Sembari kita yakinkan diri kekurangan bayar DBH akan terealisasi sesuai yang dijanjikan pemerintah.

Namun, kita pun berharap dari APBD perubahan di atas, kegiatan dan program penambahan yang sudah disusun akan dijalankan sebaik-baiknya oleh Pemprov Riau. Efisiensi dan efektivitas penyerapan harus terus dilakukan.***

Comments

Berita Terbaru