oleh

Kepala PN Rengat: Perusahaan Harus Maksimal Garap dan Awasi HGU

RENGAT (HR)-Saat ini banyak kasus sengketa lahan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Rengat, termasuk juga kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di Indragiri Hulu, berawal dari konflik yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat.

Terkait ini, Kepala Pengadilan Negeri Rengat, Darmo Indo Damanik menyayangkan hal itu terus terjadi.”Perusahaan harus bisa maksimal dalam menggarap dan mengawasi lahan yang sudah diberikan pemerintah melalui Hak Guna Usaha (HGU). Jangan sampai ada lahan yang terlantar, ucapnya.

Hal itu disampaikannya saat sidang kasus Karhutla yang terjadi pada PT Citra Sumber Sejahtera (CSS) di PN Rengat, Senin (2/9)

Menurutnya, salah satu penyebab Karhutla yang terjadi di areal PT CSS tersebut karena minimnya pengawasan terhadap HGU tanaman Akasia yang diberikan kepada CSS, sehingga membuat masyarakkat leluasa untuk membuka lahan yang bukan miliknya tersebut.

“Kami banyakk menangani kasus lahan dan Karhutla di PN Rengat dan hampir semua karena lahan yang belum terkelola dengan maksimal oleh perusahaan, dimanfaatkkan oleh masyarakat untuk berkebun dan sebagainya, sehingga pada akhirnya menjadi konflik, jelasnya.

Seperti pada CSS, Karutla yang terjadi dilakukan oleh oknum masyarakat dilahan yang katanya hutan larangan atau hutan hijau dan tidak boleh ditebang dan ditanami tanaman lain. Namun pada kenyataannya lahan tersebut sudah lama di garap oleh terdakwa, karen sudah ada kebun jagung dan ubi.”Ini berarti pengawasan terhadap HGU itu sendiri selama ini masih belum maksimal, ucapnya.

Dirinya berharap agar kedepan para perusahaan harus bisa menjalankan amanah HGU yang diberikan dan jika memang ada lahan yang belum dimanfaatkan, setidaknya ada rambu rambu pemberitahuan dan lainnya, sehingga pihak luar tidak berhak untuk memanfaatkannya tanpa izin perusahaan dan konflik dengan masyarakat dapat diatasi.

Selain itu, dirinya juga berpesan kepada perusahaan yang ada agar dapat mempunyai peralatan yang lengkap untuk mengatasi Karhutla, karena jika peerusahaan tidak bisa mengatasi Karhutla yang terjadi dilahannya atau membiiarkan kebakaran tersebut, ada sangsi pidana yang menunggu para pengusaha atau Korpoorasi tersebut.(eka)

Comments

Berita Terbaru