oleh

Sikap Jokowi Dinilai tak Jelas

JAKARTA (HR)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai belum mengambil sikap tegas terhadap rencana DPR merevisi Undang-Undang KPK. Jokowi dituntut menentukan sikap, berada di barisan pendukung atau penolak RUU KPK.

“Selama ini sikap Presiden selalu swing, tidak jelas sikapnya dalam hal KPK ini. Usul saya, Presiden harus berpidato depan teman-teman media, menyatakan sikapnya apakah dia berencana terlibat dalam upaya mengubah Undang-Undang KPK yang berujung matinya KPK, atau Presiden mewakili aspirasi publik menolak perubahan ini dan menyatakan langsung agar polemik ini berhenti,” kata Direktur PUSaKO Fakultas Hukum Unand, Feri Amsari, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (8/9).

Menurut Feri, Jokowi tentu tak menginginkan suasana politik yang gaduh. Sikap Jokowi, tambah Feri, jadi kunci dari penyelesaian pro dan kontra RUU KPK. “Sebagai Presiden, sebagai kepala negara, tentu dia (Jokowi) berkeinginan proses karut-marut politik tidak berkepanjangan, sehingga harusnya Presiden segera menyampaikan sikapnya secara jelas, sebelum orang memahami Presiden pada dasarnya memang berencana dan terlibat dalam upaya mematikan KPK, baik dengan mengirim 10 pimpinan yang bermasalah maupun melalui perubahan undang-undang tersebut,” ujar Feri.

Feri menegaskan RUU KPK cacat secara formil karena tak ada di daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas. Feri berpendapat alasan DPR menggodok RUU KPK saat ini tak masuk akal karena hal tersebut sebelumnya dibahas bertahun-tahun lalu. “Nah sekarang itu tidak ada di dalam Prolegnas prioritas, tiba-tiba naik di tengah jalan. Alasan DPR (RUU KPK) itu sudah pernah dibahas 2016, oleh karena itu ditunda, maka dibahas 2018, itu alasan yang tidak masuk akal,” terang Feri.

“Kedua, alasannya sudah ada putusan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) yang menyatakan bahwa wajib bagi DPR memenuhi prolegnas yang ada, sehingga kemudian tanpa ada surprise dari Presiden, (RUU KPK) bisa dibahas, ini juga tidak masuk akal,” sambung Feri.

Feri menuturkan, bila kata ‘wajib’ dalam putusan MKD dijadikan alasan, bukan serta-merta DPR boleh tak mengikuti syarat prosedural pembentukan undang-undang. Dia pun menilai RUU KPK diuji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun dia pesimistis jika nantinya ada pihak yang menggugat undang-undang tersebut, MK akan bersikap profesional.”Saya pikir rentan memang (digugat ke MK), tetapi partai sudah bermain di banyak titik, kuasai parlemen, kuasai Presiden, menguasai MK,” pungkas Feri.

Pengawas Internal
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan KPK tidak memerlukan Dewan Pengawas dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan lembaganya. Pernyataan tersebut disampaikan terkait rencana revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam draft revisi, keberadaan Dewan Pengawas KPK rencananya akan diatur. Saut mengatakan KPK tidak memerlukan keberadaan Dewan Pengawas karena sesungguhnya KPK telah memiliki Direktorat Pengawasan Internal (PI). Ia mengatakan pengawasan internal lebih baik dibandingkan dengan pengawasan eksternal. Dalihnya, pengawas internal lebih mengetahui seluk beluk lembaga secara detail. “Di dalam modern managements ada yg namanya pengawas internal, internal audit. Itu akan lebih prudent karena pengawas internal ini kan yang mengawasi orang per orang. Pengawas internal itu internal auditnya yang terbagus dia yang paham betul,” ujar Saut di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (8/9).

Saut mengatakan dalam pengawasan internal, KPK melibatkan jaksa, penuntut, penyidik hingga penyelidik. “Jadi pengawas internalnya saja yang diperkuat baik itu dengan metode kerja, sistem pengawasan, orang-orangnya, teknologinya, model-modelnya harus lebih jago dari penyidik,” kata Saut.

Saut mengatakan pengawasan internal merupakan yang sesungguhnya bagi KPK. Pengawasan eksternal ia nilai tidak mengetahui seluk beluk KPK. “Itu merupakan check and balances buat KPK sendiri karena dia (pengawas internal) yang tahu sehari hari. Kalau pengawasan dari luar memang tiap hari ngantor,” ujarnya. Dewan Pengawas KPK menurut Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Oce Madril juga bisa memangkas peran pimpinan KPK hingga memperlambat kinerja lembaga tersebut.

Menurutnya pemangkasan peran dan penurunan kinerja tersebut bisa terjadi karena dalam rancangan yang ada saat ini, Dewan Pengawas nantinya memiliki banyak kewenangan. Kewenangan tersebut antara lain mengatur izin penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan, sampai melaporkan perkara yang belum selesai dalam kurun waktu satu tahun. Soal Dewan Pengawas KPK diatur dalam Pasal 37 B draf revisi UU KPK. Dalam pasal tersebut dinyatakan Dewan Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin penyadapan, dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK.

Kemudian, dewan pengawas juga bertugas melaksanakan sidang untuk memeriksa dugaan pelangggaran etik, melakukan evaluasi kerja pimpinan, hingga menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik dari pegawai dan pimpinan KPK. Di pasal 37E Dewan Pengawas dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Seperti halnya pengangkatan Pimpinan KPK, Dewan Pengawas dipilih melalui panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden.(dtc/cnc)

Comments

News Feed