TEMBILAHAN (HR) – Lima bulan tak kunjung dilakukan pembayaran, kini tunggakan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada (PH) Tembilahan sudah mencapai Rp6 milyar. Tunggakan tersebut dirasakan sangat berdampak terhadap jalannya operasional pihak rumah sakit sebagai mitra BPJS kesehatan.

Demikian disampaikan oleh Direktur Utama RSUD PH Tembilahan, dr. Saut Pakpahan dalam pertemuan pembahasan terkait tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan. Hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Inhil H Syamsuddin Uti, Kadinkes Inhil Zainal Arifin, Kepala BPJS kesehatan Tembilahan Meri Lestari, Kepala Cabang BNI Tembilahan Dedi Hermawan, Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan, dr. Saut Pakpahan, Direktur RSUD Raja Musa Sungai Guntung, dr.H Dermawan, Direktur RSUD Tengku Sulung, dr. H Iswandi dan Kabag TU RSUD Tembilahan, Asnawi.

Dalam pertemuan tersebut, dipaparkan untuk mengatasi keterlambatan pembayaran itu, RSUD PH Tembilahan berinisiatif agar program Supply Chain Financing (SCF) atau dana talangan bisa dijalan sebagai upaya jalan keluar terhadap tunggakan tersebut.

“Kita akan mencoba melalui jalur itu, karena SCF juga merupakan program resmi oleh pemerintah pusat. Pak Bupati, Wakil Bupati dan komponen lainnya juga mendukung penuh,” ungkap Dirut dr. Saut Pakpahan, Senin (9/9) kemarin.

Direncanakan hari Rabu (kemarin, red) akan digelar penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BNI bersama RSUD Puri Husada Tembilahan, serta BPJS Kesehatan Cabang Tembilahan sebagai penjamin.

Sementara itu, Wabup menyetujui dilakukannya program Supply Chain Financing (SCF) atau dana talangan untuk membayar biaya pengobatan yang ditanggung BPJS Kesehatan.

“Sebenarnya pembicaraan tentang ini sudah intens dilakukan dan pertemuan hari ini untuk memutuskan kesepakatan tersebut. Alhamdulillah hari ini sudah final dan saya mengucapkan terima kasih kepada pihak BNI Cabang Tembilahan karena kesediaannya membantu menyediakan dana talangan,” ungkap Wabup.

Wabup juga menghimbau kepada perawat dan dokter untuk selalu semangat dalam berkerja, jangan karena masalah tersebut pelayanan kesehatan terganggu.

“Karena pemerintahan Wardan dan Syamsuddin Uti tidak akan tinggal diam, kami akan mengupayakan supaya mereka bisa berkerja dengan tenang dan nyaman,” tambahnya.

Dikesempatan yang sama, Kadinkes Inhil Zainal Arifin menuturkan bahwa jika terlaksana SCF ini akan sangat membantu pihak rumah sakit dan merupakan yang pertama di Riau. “Bayangkan 5 bulan mereka (pihak rumah sakit) tidak mendapatkan pembayaran jasa. Apalagi saat ini, di Inhil sudah 74 persen masyarakat Inhil yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan (PBI dan Non PBI). “Pemda hanya memfasilitasi agar kerjasama bisa berjalan dengan baik dan sesuai aturan. Sehingga kita harapkan kedepannya rumah sakit bisa beroperasi lagi dengan baik,”pungkasnya.(ADV)

Comments

Berita Terbaru