oleh

Suhendro: Saya Ajak Advokat Gugat Class Action

PEKANBARU (HR)- Pengamat hukum,  Suhendro meminta penyidik Polda Riau konsisten dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan yang menyebabkan kabut asap di Riau.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning ini mengemukakan hal tersebut saat dimintai tanggapannya terkait PT SSS yang telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi pembakaran lahan di Pelalawan oleh Polda Riau belum lama ini. Namun hingga saat ini, publik tidak mengetahui sejauhmana perkembangan penyidikan kasus tersebut.

Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, Direktur Operasional PT SSS, Eben sudah beberapa kali dipanggil dan diperiksa Polda Riau. Malah sebelumnya dia juga beberapa kali diperiksa Polres Pelalawan. Meskipun demikian setakad ini belum ada orang dalam PT SSS yang dijadikan tersangka. Menyikapi hal ini, Suhendro menyarankan agar polisi serius dan tidak main-main dengan kasus tersebut. Apalagi PT SSS sudah dijadikan tersangka secara korporasi, penyidik mesti bergerak cepat untuk memastikan penegakkan hukum berjalan sesuai harapan masyarakat dan konstitusi.

“Kalau sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka berarti dilanjutkan penyidikan dan bila sudah lengkap segera dilimpahkan ke PU (Penuntut Umum) dan oleh PU harus dilanjutkan ke Pengadilan,” kata Suhendro, Sabtu (14/9)

“Jadi konsistensi penegakan hukum dalam kasus ini harus benar-benar diterapkan,” dia menambahkan.

Menurut Suhendro, biasanya kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka korporasi, penyidik jangan berhenti sampai disitu. Direksi PT SSS dapat diminta pertanggungjawaban secara Pidana. “Tidak hanya koorporasi aja, Direksi maupun jajaran dibawah nya seperti pelaksana dilapangan dapat dikenakan sanksi pidana, karena korporasi tidak berdiri sendiri tapi memiliki keterkaitan dengan Direksi maupun jajaran dibawah nya,” jelas Suhendro.

Demikian juga dengan korporasi lain ataupun perorangan yang terindikasi atau bahkan sudah dijadikan tersangka, polisi mesti cepat mengungkap dan memproses tanpa pilih kasih. “Siapapun dia (pelaku pembakaran, red) mesti dihukum, tidak boleh pilih kasih. Equality before the law principle, semua warga harus mendapat perlindungan yang sama dalam hukum tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum,” terang Suhendro.

Apalagi kasus Karhutla yang menyebabkan kabut asap di Riau sangat merugikan masyarakat bahkan ada yang meninggal dunia akibat penyakit yang ditimbulkan. Tidak hanya aspek kesehatan tapi hampir semua sendi kehidupan bisa lumpuh. “Efek domino yang ditimbulkan kabut asap sangat merugikan kita semua,” kata Suhendro.

Karena itu jika proses penegakan hukum tidak jalan, masyarakat kata Suhendro bisa melakukan gugatan class action kepada Presiden hingga jajaran dibawahnya khususnya para Bupati dan Walikota yang wilayahnya terdapat titik api. “Saya akan kumpulkan advokat membantu kelompok masyarakat yang merasa dirugikan akibat kabut asap untuk melakukan gugatan class action kepada Presiden plus jajarannya, serta para Bupati dan walikota se Riau khususnya yang ada titik api di wilayahnya,” kata Suhendro. Korporasi pun yang telah dilabeli tersangka oleh penyidik Kepolisian semisal PT SSS dapat digugat secara class action.(bzm)

Comments

Berita Terbaru