oleh

Sekda Sebut Disbudpar yang Usulkan Revisi

PEKANBARU (HR)- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum dinilai sudah kedaluarsa. Sebab tak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi saat ini, bahkan sudah menjadi keluhan masyarakat pelaku usaha, terutama terkait aturan jam operasional yang tercantum di dalam Perda tersebut.

Menyikapi persoalan, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, HM Noer, mengatakan jika memang Perda dinilai kedaluwarsa, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang harus mengusulkan revisinya. Bukan dari Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru yang bertugas menegakkan peraturan daerah. “Satpol PP itu penegak Perda, jadi kalau ada aturan yang dilanggar, merekalah yang menegakkannya. Tapi kalau yang mebuat aturan adalah Satuan Kerja yang terlibat di bidang itu. Jadi kalau untuk bidang hiburan itu masuk dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai inisiatornya,” kata Sekda, Senin (16/9).

Sekali lagi M Noer, menegaskan untuk usulan revisi Perda Hiburan Umum adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sebab Satpol PP bertugas untuk menegakkan aturan yang ada. Aturan apa saja yang ada produknya di Pekanbaru, Satpol PP ah yang harus menegakkan aturannya. “Termasuk untuk aturan di dinas lain, seperti yang ada di Dinas Perdagangan maupun dinas lainnya, Satpol yang menegakkan aturannya,” ulang Sekda.

Disampaikan, bukankah wacana untuk revisi Perda hiburan umum sudah lama akan dilaksanakan, namun mengapa samai saat ini belum terealisasi, Sekda mengatakan, akan kembali mengingatkan kepala OPD dibidang terkait. “Iya, memang sudah lama rencana untuk revisi Perda itu, tapi mungkin karena kawan- kawan belum fokus membahas masalah itu sehingga belum terealisasi. Nanti akan kita ingatkan lagi, kalau melihat sekilas Perda hiburan umum memang sudah tak bisa dipakai lagi karena aturan lama,” tutup Sekda.

Terkait persoalan sebelumnya antara kedua OPD lingkup Pemko Pekanbaru yakni Satpol PP dan Disbudpar, sama-sama menyebut, untuk usulan revis Perda itu bukan berada di dinasnya. “Untuk usulan revisi Perda itu ada di Disbudpar, bukan di kami,” kata Kasatpol PP Pekannbaru, Agus Pramono, dalam beberapa kali kesempatan.

Begitu juga dengan pihak Disbudpar, sama-sama mengatakan, untuk usulan revisi Perda bukan di dinas mereka. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekanbaru, Nurfaisal ditanyakan terkait perkembangan revisi Perda Nomor 3 Tahun 2002 yang sudah dinilai usang, menjelaskan untuk pengajuan revisi Perda bukan berada di OPD nya. Disbudpar itu punya yang namanya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RITDA). “Untuk revisi Perda Hiburan Umum bukan kami yang ngajukan,” singkat dia seraya menyebut dia sedang berada di Jakarta, kemudian menyarankan Haluan Riau menanyankannya ke Sekretaris Disbudpar.

Sekretaris Disbudpar Pekanbaru, Ardiansyah Eka Putra, menjelaskan untuk Perda hiburan umum lebih mengarah kepada ketertiban umum, sedangkan Disbudpar lebih ke usaha pariwisata saja. Kalau hiburan umum lebih mengatur kepada pengaturan waktu dan jadwal, sehingga yang harus mengajukan revisi Perda Nomor 3 Tahun 2002 tersebut adalah Satpol PP. “OPD yang mengajukan revisi Perda itu Satpol PP, Kamis (29/8), kami rapat Binwas bersama OPD terkait termasuk untuk membahas masalah itu,” jelas Yayan, sapaan akrab Sekretaris Disbudpar Pekanbaru, waktu itu.(her)

Comments

Berita Terbaru