oleh

Fungsional Perencana Madya BAPPEDA Provinsi Riau

Oleh : FERADIS

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) adalah sistem yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan dan menghubungkan mereka dengan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengindentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik.

Latar belakang perlunya SLRT antara lain adalah kemiskinan bersifat multi-dimensional dan perlu penanganan dari berbagai arah secara simultan; penanggulangan kemiskinan melibatkan multi-pihak di berbagai tingkat (pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, masyarakat); perlunya penguatan koordinasi horizontal dan vertikal dalam melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial; pemerintah daerah memiliki mandat(menyediakan layanan dasar), memiliki sumberdaya dan dalam posisi paling tepat untuk mengembangkan, mengelola dan mengkoordinasikan program di daerah sesuai kondisi dan kebutuhan perencanaan dan penganggaran di daerah menggunakan sebagian besar data yang dikumpulkan oleh OPD dengan metodologi berbeda-beda; mendorong pemuktahiran dan pemanfaatan Data Terpadu.

Alasan langsung perlunya SLRT adalah : data statis dan belum ada standarisasi mekanisme penetapan sasaran; cakupan dan pendanaan program masih terbatas; penjangkauan terbatas dan penanganan keluhan tersebar; fragmentasi horizontal dan vertikal. Akibatnya : program kurang efisien-efektif dan pada banyak kasus penduduk miskin dan rentan tidak memperoleh perlindungan sosial yang komprehensif.

Tujuan penyelenggaraan SLRT adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan dan kesenjangan. Secara khusus tujuan yang akan dicapai di antaranya :

(1). Meningkatkan akses rumah tangga/keluarga miskin dan rentan miskin terhadap multi-program/layanan;

(2). Meningkatkan akses rumah tangga/keluarga paling miskin dan paling rentan maupun penyandang masalah sosial lainnya terhadap program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;

(3). Meningkatkan integrasi berbagai layanan sosial di daerah sehingga fungsi layanan tersebut menjadi lebih responsif;

(4). Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pemutakhiran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin secara dinamis dan berkala serta pemanfaatannya untuk program-program perlindungan sosial di daerah;

(5). Memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami hak-haknya terkait layanan dan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;

(6). Meningkatkan kapasitas Pemerintah di semua tingkatan dalam mengkoordinasikan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; dan

(7). Memberikan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan agar lebih memihak kepada masyarakat miskin dan rentan miskin.

Comments

Berita Terbaru