oleh

OJK Terus Tingkatkan Ekonomi Rakyat Melalui Bank Wakaf Mikro

PEKANBARU (HR) – Meski keberadaan Bank Wakaf Mikro (BWM) belum merata diseluruh propinsi di Indonesia, namun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kalangan usaha kecil dan menengah. Hal ini mengingat masih minimnya akses keuangan bagi kalangan UMKM untuk membantu permodalan usaha.

Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) OJK, Suparlan mengatakan bahwa banyak usaha mikro yang mengeluhkan karena terbentur dalam mendapatkan permodalan usaha. Kondisi tersebut berdampak pada terhambatnya sisi pemasaran dan juga teknologi yang dijalankan, sehingga mereka banyak yang sulit mengakasiswa dana ke lembaga keuangan formal seperti bank.

“Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi syariah. Saat ini, terdapat sekitar 800 ribu masjid, 31 organisasi massa Islam, 52 BWM di 16 provinsi dan 28 ribu pesantren di seluruh Indonesia,” katanya, Selasa (17/9).

Sehingga dari 52 BWM, total pembiayaan yang tersalurkan per Juli 2019 mencapai Rp24,99 miliar dengan 19.543 nasabah dan 2.374 Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).

BWM ini diharapkan mampu memberikan pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku UMKM. Sebab, BWM memiliki empat karakteristik yakni pengelolaannya untuk kelompok, tanpa jaminan, imbal hasil setara tiga persen dan tanggung renteng. Juga sebagai bentuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 25,76 juta jiwa atau sekitar 9,66 persen.

Adapun skema pembiayaan yang dilakukan oleh BWM yakni tanpa agunan dengan nilai pinjaman maksimal Rp 2 juta dan margin bagi hasil yang dikenakan setara 3%, dengan nilai Rp 1 juta sebagai pembiayaan awal. Sedangkan untuk pembayaran, dibayar setiap pekan dengan cicilan 40-50 kali

“Dengan imbal hasil tiga persen itu tentunya masyarakat bisa sangat terbantu. BWM juga memberikan pendampingan dan pelatihan kepada pelaku UMKM serta pertemuan mingguan sehingga menjadi masyarakat produktif,” ujarnya.

Di tahun 2019 OJK menargetkan 100 BWM hingga akhir, dimana saat ini BWM paling banyak terdapat di Pulau Jawa. Di Riau BWM yang terbentuk baru 2, yakni ada di Siak dan Rohul. “Pembentukan BWM ini didasari keinginan dan komitmen OJK bersama pemerintah pusat maupun daerah dalam peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Disebutkannya, kriteria pesantren yang potensial yakni memiliki komitmen tinggi dalam membangun masyarakat di lingkungan pesantren, pimpinan pesantren harus memiliki pemahaman tentang keuangan syariah, di wilayah sekitar pesantren juga harus memiliki masyarakat miskin produktif. Serta mampu menyiapkan calon pengurus LKM syariah yang memiliki spirit dan kompetensi tinggi dalam mengelola keuangan mikro syariah. Pesantren juga harus memiliki social impact terhadap masyarakat.

“Bagi pesantren yang ingin membuat BWM dapat langsung mendatangi kantor OJK setempat dan akan disurvei. Pesantren harus memiliki dana Rp4,5 miliar dimana Rp1 miliar untuk operasional dan Rp3 miliar untuk pembiayaan,” pungkasnya.***

Comments

Berita Terbaru