oleh

Pengusaha Ancang-ancang PHK Karyawan

JAKARTA (HR)- Pengusaha rokok bersiap-siap untuk melakukan rasionalisasi dengan mengurangi jumlah karyawan alias pemutusan hubungan kerja. Hal itu untuk menyesuaikan diri dengan kenaikan cukai 23 persen dan harga jual eceran 35 persen pada 2020.

Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan menjelaskan, pengurangan karyawan dilakukan dalam rencana jangka panjang. “Kalau masalah PHK itu tergantung kemampuan masing-masing perusahaan. Tapi jangka panjang arahnya bisa ke sana, untuk melakukan efisiensi,” kata dia ditemui di Kantor Kadin, Jakarta, Rabu (2/10).

Menurutnya kenaikan cukai sangat memberatkan pelaku industri hasil tembakau (IHT). Bahkan pihaknya memprediksi akan terjadi penurunan penjualan tembakau maupun cengkeh untuk rokok. Kemungkinan penurunan penjualan itu akan berujung pada upaya efisiensi, salah satunya adalah pengurangan tenaga kerja. “Pasti dari anggota sudah mulai memperhitungkan efisiensi karena potensi penurunan penjualan di tahun 2020 cukup besar, sekitar 15 persen untuk tembakau, kemudian untuk cengkeh bisa sampai 30%. Kemudian penjualan pun bisa diperkirakan turun,” jelasnya.

Namun pengurangan karyawan ini adalah pilihan terakhir yang bakal ditempuh pengusaha rokok. Mereka akan mencari cara lain dalam hal efisiensi. “Ya secara otomatis pelaku bisnis anggota kami pada saat penjualan turun pertama kali yang dilakukan adalah efisiensi dalam hal produksi dan lain-lain, the last minute adalah rasionalisasi,” tambahnya.

Bisa Kontraksi
Hasil riset IHS Markit menunjukkan indeks Purchase Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada kuartal III 2019 hanya 49,2 menunjukkan kondisi manufaktur sedang dalam kondisi memburuk. Merespons itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan, secara agregat kondisi tersebut kemungkinan berimbas pada kontraksi pertumbuhan ekonomi. “Mungkin mengalami kontraksi karena menurunnya permintaan internasional (kepada industri),” kata Sekretaris Jenderal Kemenperin, Achmad Sigit Dwiwahjono, Rabu (2/10).

Sebagaimana diketahui, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar 19,5 persen atau mayoritas dari struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia disumbang oleh sektor industri. Industri manufaktur juga menjadi sumber pertumbuhan terbesar dari segi lapangan usaha dengan bobot 0,74 persen.

Achmad mengatakan, meski manufaktur terus menurun, industri sektor tertentu masih terus tumbuh bahkan hingga dua digit. Ia mencontohkan seperti misalnya industri tekstil yang pada semester I 2019 bisa tumbuh lebih dari 20 persen. “Memang kalau kondisi manufaktur tergantung siklusnya. Ada juga yang pertumbuhannya tinggi. Industri-industri tertentu masih akan ada yang tumbuh sesuai target kita,” ujarnya.

Hingga akhir tahun, Achmad menuturkan bahwa pemerintah bakal memberikan perhatian khusus bagi industri yang beriorientasi ekspor serta industri yang sudah kuat namun terancam gempuran impor akibat perang dagang. Dua hal itu akan menjadi titik fokus pemerintah agar bisa membantu industri manufaktur domestik terus tumbuh. Di sisa waktu yang ada, Kemenperin berjanji bakal berupaya keras untuk menghilangkan seluruh hambatan birokrasi yang ada. Hal itu ditempuh agar industri yang sudah menembus pasar ekspor bisa terus mempertahankan bahkan meningkatkan volume ekspor.

Di satu sisi, pemerintah mendorong pelaku industri manufaktur agar bisa menarik investasi sebanyak-banyaknya untuk memperkuat bisnis. “Menarik investasi untuk memperkuat struktur industri-industri substitusi barang impor dan barang modal,” ujar dia.(dtc/rol)

Comments

Berita Terbaru