oleh

Puan dan Eksistensi DPR

 Apa yang raih Puan Maharani dapat dikatakan menyamai apa yang pernah diraih oleh ibundanya, yakni Megawati Soekarno Putri, dimana Megawati adalah Wakil Presiden perempuan pertama dan menjadi Presiden Perempuan pertama di Indonesia, kita ketauhi beberapa waktu yang lalu Puan telah terpilih sebagai Ketua DPR RI, dan tentunya ia menjadi Ketua DPR RI perempuan pertama di Indonesia, tepuk tangan tentunya layak diperdengarkan, namun tentunya kita sebagai rakyat mengharapkan Puan Maharani tidak boleh terperangkap dan berbangga diri dalam raihan itu, ada tugas berat selaku ketua dalam retorika Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang telah diubah dua kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 yang telah menantinya.

Terpilihnya puan selaku ketua DPR RI menuai pro dan kontra di tengah rakyat, dan meninmbulkan pertanyaan, apakah keberadaan puan selaku ketua DPR RI akan semakin kuat dalam fungsi pengawasan ?, adakah pengaruh yang signifikan jabatan ketua terhadap pelaksanaan fungsi ?, terlepas dari keraguan itu semua, Puan adalah anggota DPR RI terpilih yang mendapatkan suara terbanyak di dapilnya dan se Indonesia, ia adalah representasi partai PDIP dan tokoh muda.

Kini saatnya kita keluar dari pro dan kontra keterpilihannya, kedepan kita mengharapkan Eksistensi DPR ini semakin terlihat, terutama di tiga fungsi yang dimiliki oleh DPR, yakni fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan, Puan harus mampu menunjukkan Leadershipnya selaku Ketua, karena puan telah malang melintang dalam politik, namun perannya di kelembagaan DPR masih terbilang biasa saja(ketika menjadi anggota DPR RI Periode 2009 – 2014) baru masuk sturktur Pimpinan Lembaga saat ini, maka jabatan ketua ini akan menjadi ujian tersendiri bagi Puan Maharani.

Dalam fungsi Legislasi minsalnya, Puan dan anggota DPR yang baru harus mengkaji ulang beberapa RUU yang telah masuk Prolegnas yang pembahasannya harus tuntas pada tahun 2019 yang salah satunya adalah RUU Pertanahan, RUU Daerah Kepulauan, RUU Desain Industri dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang terbilang seksi, maka diperlukan adalah langkah lebih cepat dan tepat sebagai perwujudan Esistensi DPR secara umum. Dan kedepan sesuai amanat bunyi pasal 20 ayat (1) dan pasal 21 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, DPR RI harus mampu menjadi dapurnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dapur dalam arti RUU Inisiatif DPR harus lebih banyak dan baik kedepannya, betul-betul mampu melahirkan sebuah RUU yang berangkat dari aspirasi dan kebutuhan hukum rakyat.

Didalam fungsi Anggaran yang tak kalah mendesaknya adalah masalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, walaupun RUU APBN TA 2020 telah dibahas dan telah disepakati berbagai poin- poin sebagai dasar penyusunannya, dimana berdasarkan kebiasaannya bulan oktober ini adalah pembahasan tahap II sebagai tindak lanjut pembahasan pendahuluan dan tentu harapan kedepan dalam APBN pada tahun- tahun berikutnya harus berbasis Kerakyatan, karena Realitas di Indonesia yang terjadi pada saat ini, apa yang dikatakan sektor publik atau menjadi kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi dengan baik dan terkadang msih dalam adegium “jauh panggang dari api”. Rakyat masih mendapatkan hambatan dalam mendapat hak untuk kebutuhan akan hidupnya, sehingga banyak kesenjangan antara orang besar dan orang kecil atau orang kaya dengan orang miskin.

Terbukti masih bertambahnya orang miskin, dan angka pengangguran yang semakin tinggi. Dan dapat dikatakan Pemerintah gagal mensejahterakan rakyatnya. Kebijakan ekonomi yang memihak masyarakat miskin mesti dijalankan dengan serius bukan sekedar wacana atau slogan politik. Bantuan yang sifatnya kerikatif tidak akan banyak membantu pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Negara ini membutuhkan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin yang komprehensif, karena dua alasan penting, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi jangka panjang dangan meningkatnya kualitas SDM, dan memperkecil ketimpangan.

Fungsi Pengawasan DPR tidak kalah pentingnya, baik itu pengawasan dalam pelaksanaan Undang-Undang yang telah dilahirkan bersama DPR Presiden dan Peraturan Pemerintah sebagai turuannya, maupun anggaran yang telah disepakati. Tiga hak (angket, intepelasi dan menyatakan pendapat) dalam pelaksanaan fungsi pengawasan harus betul-betul dimaksimalkan, fungsi pengawasan secara umum dapat mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi preventif dan fungsi represif. Yang dimaksud dengan fungsi preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum ada kejadian dalam arti lain tindakan ini bisa disebut dengan tindakan berjaga-jaga atau pencegahan. Sedangkan yang dimaksud dengan tindakan represif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah adanya kejadian dalam kata lain tindakan ini dapat disebut dengan tindakan langsung.

DPR RI tidak boleh terjebak dalam penyakit pengawasan yang disebut “pengawasan formalitas” , kerena akan berdampak pada citra lembaga dan tetap menimbulkan banyak masalah, harapannya DPR RI harus keluar dari perilaku demikian. Jika kita berkaca Pada negara-negara maju, proses pengawasan sangat dilakukan dengan serius sehingga dapat melingkupi segala aktifitas yang sudah direncanakan. Lain halnya memang dengan Indonesia, pemerintahan di Indonesia telah merencanakan segalanya dengan sangat baik, tetapi dikarenakan oleh kurangya pengawasan, menyebabkan rencana yang baik itu pun gagal total. Kita dapat membuktikan hal tersebut dengan melihat kondisi stabilitas Pemerintahan Indonesia secara umum dan pemerintahan daerah secara khusus yang sangat menghawatirkan akhir-akhir ini. Kekacauan terjadi disegala aspek kehidupan, mulai dari aspek politik, social, ekonomi, kultur-budaya, hukum dan lain sebagainya.

Salah satu dari indikasi yang mempunyai kaitan erat dengan masalah-masalah diatas adalah semakin meningkatnya perilaku korupsi yang terjadi disegala bidang, dan itu juga melanda kelembagaan DPR RI, dimana Kongkalingkong itu terjadi. Bahkan yang lebih parah lagi, tindakan tersebut dilakukan secara terbuka tanpa ada tekanan moral yang seharusnya menjadi telaah prinsip utama sejak terpilih menjadi wakil rakyat. Rakyat berharap hal semacam ini tidak terjadi baik pada periode 2019 – 2024 maupun periode berikunya. Perlawanan rakyat yang begitu besar terhadap korupsi harus mampu di realisasikan oleh DPR RI melalui kebijakan pengawasan yang ketat, baik bagi DPR sendiri maupun pada kekuasaan eksekutif dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Dan, saat ini presiden Jokowi telah menyuarakan “pindah Ibu Kota Negara” tentunya hal ini Puan selaku ketua atau Pimpinan DPR RI harus memberikan telaah mendalam dan menanyakan kepada Presiden alasan-lasan krusialnya, dalam hal ini harus ada kajian yang sangat konprehenshif dan hal itu juga harus mampu dibuktikan oleh Pimpinan DPR RI yang baru.

Dengen sederet fungsi dan persoalan yang telah dikemukan diatas apakah akan mampu dijawab oleh Puan dan anggota DPR RI yang baru ?, tentu mereka yang lebih mengetauhi, dengan sederet ilmu dan sumber daya manusia yang ada di DPR RI, dan saat ini patut untuk kita mengantungkan harapan itu, dan hal itu akan dipengaruhi oleh kepemimpinan Puan selaku ketua dan 4 orang lainnya selaku pimpinan, sekali lagi kami ucapkan selamat terpilih dan bekerja…,rakyat akan tunggu gebrakan saudari Puan dan Segenap Anggota DPR secara umum.

 

Comments

Berita Terbaru