oleh

Dirut PT SSS Ditetapkan Tersangka

PEKANBARU (HR)- Kepolisian Daerah Riau akhirnya menetapkan sejumlah petinggi PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS) dalam perkara kebakaran hutan dan lahan. Dua tersangka itu mewakili korporasi dan pihak yang bertanggung jawab dalam kebakaran di areal konsesi seluas 155 hektare itu.

Adapun dua terakhir itu adalah masing-masing berinisial EH yang merupakan Direktur Utama (Dirut) PT SSS, dan AOH yang tak lain adalah Pejabat Sementara (Pjs) Manejer Operasional, bahkan nama yang disebutkan terakhir telah dilakukan penahanan.

Dikatakan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Riau, AKBP Andri Sudarmadi, EH menjadi perwakilan perusahaan berdasarkan akta keputusan rapat Direksi. Surat ini ditandatangani oleh Notaris bernama Rosalina. “Jabatannya dalam perusahaan adalah Direktur Utama. Tidak bisa dipidanakan badan karena mewakili korporasi, kecuali denda hingga penutupan perusahaan,” ujar Andri yang didampingi Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto, Selasa (8/10).

Dalam menangani perkara ini, kata Andri, pihaknya menggunakan dua pola. Pola pertama yaitu dengan menjerat perusahaan agar tidak lolos dari sanksi hukum, dan pola kedua adalah secara perorangan agar ada dari perusahaan yang dipenjara.

Diterangkan dia, kebakaran lahan di areal konsesi PT SSS di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Pelalawan itu terpantau sejak 23 Februari 2019 lalu. Pemadaman dilakukan Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Karhutla Riau hingga 22 Maret. Atas hal itu, lanjut Andri, pihaknya melakukan penyelidikan ke lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Meyakini adanya peristiwa pidana, status kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan pada medio Agustus lalu. “Hingga awal Oktober 2019 ini, sudah puluhan saksi diperiksa. Sebanyak 11 di antaranya merupakan ahli lingkungan hingga pidana, 23 dari perusahaan dan 13 saksi dari masyarakat,” lanjut mantan Wakil Direktur (Wadir) Reserse Narkoba (Resnarkoba) Polda Riau itu.

Selama itu, penyidik sudah menyita beragam dokumen. Mulai dari NPWP, surat keputusan pemberian izin dari pemerintah daerah, rencana kerja lapangan, analisis dampak lingkungan hingga rencana pengelolaan dan perencanaan lingkungan hidup.

Berikutnya, penyidik melakukan gelar perkara. Adapun hasilnya, Korps Bhayangkara Riau itu menduga perusahaan sengaja atau lalai sehingga terjadi kebakaran lahan cukup luas. Hal ini dilihat dari tidak memadainya sarana serta prasarana, dana memadai pemadam kebakaran dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemadaman. “Begitu juga dengan sumber daya manusia untuk mencegah karhutla,” beber dia.

Menurut Andri, adanya titik api pada 23 Februari 2019 tidak dipadamkan secara maksimal. Akibat, api membakar cepat lahan berstruktur gambut hingga menyebar ke blok lainnya dan mencapai 155 hektare. Atas perbuatannya, baik EH yang mewakili korporasi dan AOH sebagai tersangka perseorangan dari perusahaan dijerat dengan pasal berlapis. Penyidik memakai Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pertama, adalah Pasal 98 ayat (1). Ada dua pidana, di antaranya ancaman penjara paling singkat 3 tahun dan maksimal 10 tahun. Selanjutnya pidana denda paling ringan Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar. “Kemudian Pasal 99 ayat (1). Penjara paling singkat 1 tahun dan maksimal 3 tahun, serta denda Rp1 miliar hingga paling banyak Rp 3 miliar,” tegas dia.

Lebih jauh, Andri menjelaskan panjang lebar terkait adanya unsur sengaja dan kelalaian perusahaan terduga biang kabut asap itu. Di antaranya, penyidik menemukan kayu bekas tebangan dan terkesan dibiarkan berserakan di lokasi kebakaran. Dari sini, penyidik menduga adanya persiapan penanaman kebun sawit atau land clearing. Selanjutnya, titik api yang pertama kali muncul tidak ditanggulangi secara dini dan maksimal. “Perusahaan tidak memiliki sarana dan prasarana memadai pemadam kebakaran,” sebut Andri.

Berikutnya, sambung Andri, lahan terbakar ada di areal perusahaan, bukan di luar ataupun api dari lahan masyarakat. Di lokasi juga terdapat sekat kanal sebagai pembatas diduga untuk api. Selanjutnya, di areal terbakar juga ada pos sekuriti diduga sebagai pemantau api selama kebakaran terjadi. Pihaknya juga menemukan adanya stok bibit sawit diduga akan ditanam setelah lahan bersih usai dibakar. “Perusahaan juga tidak berpedoman pada dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal). Kemudian ada juga ahli menemukan tanaman sawit tidak tertanam baik di lokasi,” ungkap Andri lebih lanjut.

Di beberapa titik kebakaran perusahaan itu, lanjut Andri, juga ditemukan indikasi tidak ada upaya pemadaman. Early warning kebakaran lahan tidak dilakukan secara benar dan personel pemadaman dari perusahaan juga tidak sebanding dengan luasan areal terbakar. “Kemudian akses jalan tidak memadai, peralatan pendukung kurang. Terakhir berdasarkan hasil uji laboratorium, telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan yang bisa berakibat pada flora dan fauna,” ulasnya.

Saat penyampaian keterangan oleh pihak kepolisian saat itu, AOH turut dihadirkan. Dengan menggunakan rompi tahanan warna oren dan penutup wajah. Tak ada satu katapun yang terlontar dari mulut pria yang telah ditahan sejak Senin (7/10) malam kemarin itu. Dia hanya menundukkan kepala merespon setiap pertanyaan yang ditujukan kepada dirinya.(dod)

Comments

Berita Terbaru