oleh

Harus jadi Perhatian Serius Pemerintah

Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Riau merilis ekonomi Riau melambat sebesar 2,80 persen pada triwulan II 2019 dibandingkan triwulan I tahun ini yang tumbuh 2,87 persen.

Pada triwulan III, BI memperkirakan ekonomi Riau bisa tumbuh ositif pada kisaran 2,05-2,55% (yoy) namun masih melambat dibandingkan realisasi triwulan II.

Bahkan BI memperkirakan hingga triwulan IV 2019, pertumbuhan ekonomi Riau masih akan melambat pada kisaran 1,90%-2,40% (yoy).

“Perlambatan terjadi pada sisi penggunaan, yang bersumber dari konsumsi pemerintah. Ini didorong oleh meredanya intensitas pengeluaran belanja Pemilu yang telah terlaksana pada awal triwulan II 2019,” kata Kepala Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi BI Perwakilan Riau, Teguh Setiadi, Kamis (10/10).

Perlambatan ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang juga tumbuh melambat. Yaitu dari 5,07% (yoy) pada triwulan I menjadi 5,05% (yoy) pada triwulan II.

Penyebab perlambatan ekonomi Riau akibat menurunnya total APBD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Riau tahun 2019 sekitar 2,3 persen dibandingkan APBD tahun 2018.

Selain itu perlambatan juga terjadi dari sisi lapangan usaha bersumber dari industri pengolahan, konstruksi, dan kontraksi pertambangan akibat natural declining. Melambatnya pertumbuhan industri pengolahan dipengaruhi berlalunya aktivitas Pemilu. Pada triwulan I 2019.

Melambatnya kinerja konstruksi dipengaruhi oleh berkurangnya intensitas konstruksi akibat banyaknya hari libur, dan telah berlalunya carry over penyelesaian 3 (tiga) infrastruktur strategis di Riau yaitu Jembatan Siak IV, Flyover SKA, dan Flyover Arengka.

BI juga mencatat realisasi belanja Riau hingga triwulan II 2019 tercatat sebesar 31,80%, lebih rendah dibandingkan triwulan II 2018 yang mencapai 32,53% dari pagu anggaran. Sedangkan pada sisi pendapatan pada triwulan II 2019 tercatat sebesar 48,08%, lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 45,08% dari pagu anggaran.

Meskipun demikian, peningkatan pendapatan lebih didorong oleh peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) akibat adanya pembayaran dana tunda salur DBH 2017 dari pemerintah pusat.

Atas persoalan di atas, tentu ini harus menjadi catatan serius bagi pemerintah di antaranya dengan melakukan upaya para peningkatan ekonomi menengah dan mikro.

Menurunnya total APBD harus disertai dengan dorongan agar usaha ekonomi menengah dan mikro tetap bergairah. Membuat regulasi yang lebih memudahkan sektor tersebut lebih leluasa berinovasi dan menggeliat. Termasuk program pemberdayaan lewat kucuran pinjaman dari perbankan berbunga rendah harus disemarakkan lagi seperti pada periode tahun-tahun sebelumnya.

Ekonomi bertumpu pada APBD dinilai sangat riskan. Inilah yang terjadi pada Riau yang pertumbuhan ekonominya masih dominan dipengaruhi pada APBD dan APBN. Perlambatan penyerapan ditambah lagi pada pengurangan angka APBD secara tidak langsung tentu mempengaruhi ekonomi yang lesu seperti yang dirasakan saat ini.

Untuk skala nasional, pertumbuhan nasional juga harus terus diupayakan bergerak di atas 5 persen. Jika ekonomi nasional masih berkutat pada angka 5 persen diyakini tidak akan mampu menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, seperti pengangguran dan mengatasi kemiskinan.

Comments

Berita Terbaru