oleh

KPU dan Pemkab Inhu Belum Temukan Kesepahaman

 

PEKANBARU (HR)-Proses penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hulu dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Inderagiri Hulu, belum menemukan titik temu kesepahaman.

Padahal, atas kesepakatan yang di inisiasi oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu lalu, kedua belah pihak diberi masa tenggang hingga tanggal 14 Oktober 2019. Dengan demikian, kedua belah pihak melewati tanggal kesepakatan tersebut.

Komisioner KPU Provinsi Riau Divisi Hukum, Firdaus mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan rasionalisasi anggaran yang diajukan pihak KPU INHU. Setalah dirasionalisasi, berharap agar pihak Pemoab Inhu bisa memenuhi pengajuan anggran tersebut.

“KPU Inhu sudah ekspos kepada pemerintah daerah sesuai perintah Mendagri,” jawab Firdaus saat ditemui di ruangan nya, Selasa (15/10/2019).

Kendati demikian, pertemuan itu belum juga menemukan titik kesepakatan. Sebab, yang awal nya pihak pemda hanya sanggup memberikan anggaran sebesar 20,8 M. Setelah melakukan pertemuan Senin 14 Oktober 2019, anggaran yang diberikan Pemda bertambah namun belum sesuai dengan kebutuhan KPU Inhu yang dibutuhkan.

“Hasilnya, anggaran bertambah menjadi 26,7 M. Sedangkan yang di ajukan KPU 31,1 M. Tentu mereka punya kajian tersendiri lah kan, kenapa nya? Hasil itu akan dipelajari apakah akan mencukupi atau tidaknya,” Imbuh dia

Cukup dalam arti kata, terang Firdaus ialah seluruh proses tahapan pemilihan 2020 dapat terlaksana dengan baik. Jika seandai nya mencukupi, pihak nya akan menandatangani kesepakatan yang sebelumnya direncanakan pada Rabu (26/10).

Dia katakan, Pemkab meminta pihak KPU untuk melakukan rasionalisasi anggaran terhadap empat aspek yang jumlah anggaran nya masih bisa di kurangi. Aspek yang dimaksud ialah penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), Anggaran perjalanan dinas, Anggaran Sosialisasi serta Anggaran untuk Honorarium.

“Pihak Pemda minta empat aspek ini untuk dirasionalisasi, ada aspek jumlah TPS, Anggran perjalanan dinas, honorarium dan sosialisasi,” sambung nya

Empat aspek ini, terang dia pihak KPU INHU akan melakukan evaluasi dengan KPU Riau yang akan dilakukan selasa 15 Oktober 2019. “Sedang dilakukan pengkajian oleh kawan-kawan di KPU dan kita berharap sih ada titik temu nanti, jika nanti pemda nya bisa segitu, KPU nya masih bersikukuh tidak cukup nanti akan dibawa ke Jakarta lagi,” pungkas dia.

Sementara ketua KPU Inhu, Yeni Mairida menyatakan bahwa Pemkab meminta untuk pengurangan jumlah TPS. “Hal ini tidak bisa kami lakukan. Meskipun bisa akan ada pada angka 880 TPS dari 990 yang diajukan, tegasnya.

Dijelaskan, Pemkab meminta TPS tersebut beras di jumlah 624 TPS. Hal tersebut tentunya sangat sulit diwujudkan mengingat tahun 2010 lalu ada 700 TPS, 2015 dengan 864 TPS.”Kuansing 680 TPS, Pelalawan 800 TPS, sementara Daftar Pemil8h Tetap (DPT) dua Kabupaten ini masih di bawah Inhu, ucapnya.

Menurutnya, KPU Inhu sudah mengurangi beberapa anggaran seperti Pokja yang tadinya 20 menjadi 19, tapi Pokja untuk digabung tidak bisa dilakukan karena sudah nomenklaturnya dan jika digabung tentunya kesalahan ada pada KPU Inhu.

Selanjutnya dikatakannya juga untuk perjalanan dinas sudah juga dilakukan pengurangan dan hanya perjalanan dinas yang sangat penting penting saja tetap dianggarkan.”Sejauh ini, kami belum temukan kesepakatan dengan pihak Pemkab Inhu, tegasnya lagi.

Reporter: Akmal

Comments

Berita Terbaru