oleh

Polda Riau Inisiasi Sistem Peradilan Pidana Terkait Karhutla

PEKANBARU (HR)-Kepolisian Daerah (Polda) Riau melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Riau, menginisiasi koordinasi Criminal Justice Sistem (CJS) atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang terintegrasi secara modern dalam penanganan kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Agenda yang diselenggarakan pada Selasa 22 Oktober 2019, berempat disalah satu hotel Pekanbaru dihadiri langsung oleh Kapolda Riau, Irjen Pol Agung setya Imam Efendi dan juga Kajati Riau, Uung Abdul Syukur serta jajaran lainnya.

Selain itu, juga turut mendatangkan narasumber Ahli Hukum Pidana/Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Prof. DR. Alvi syahrin,SH.MS. Juga Ahli Hukum Perdata Bidang Korporasi Fakultas hukum Universitas Sumatera Utara Bpk. Prof. DR. Tan Kamello .MS.

Dalam sambutannya, Kapolda Riau mengucapkan terimaksih kepada para tamu undangan yg hadir, khususnya kepada Prof. Tan Kamello dan Prof. Alvi Syahrin yg telah hadir dan bersedia memberikan pencerahan bagi para penyidik Polda Riau dan Jajaran.

Dirinya juga katakan bahwa fenomena Karhutla dari waktu ke waktu dan dampak yang ditimbulkan sangat merugikan bagi sendi kehidupan masyarakat diberbagai sisi kehidupan baik secara ekonomi, sosial, kesehatan dan berbagai aspek kehidupan lainnya.

Dalam menangani hal tersebut Polda Riau mengambil langkah-langkah dengan membuat program penanganan Karhutla yang dimulai dari Tahap Pencegahan, Pemadaman dan Penegakan hukum yg lebih Terkoordinasi, Terprogram dan Terstruktur.

“Polda Riau dan Jajaran tahun 2019 telah menangani Tindak Pidana Karhutla sebanyak 67 Kasus dgn Rincian 64 Kasus Perorangan dan 2 kasus Korporasi.

Jumlah Tersangka sebanyak 70 Org,” Papar nya

Ia rincikan bahwa sudah 16 Kasus yang ditangani sudah P-21 dan 22 Kasus telah memasuki tahap II dan 27 Kasus lainnya masih dalam proses Penyidikan.

“Terjadinya Tindak Pidana karhutla diperlukan satu langkah konkrit dan persamaan persepsi diantara penegak hukum agar dalam prosesnya dapat berjalan secara optimal.

Kita bisa buktikan kepada halayak ramai bahwa penanggulangan karhutla ini telah kita lakukan semaksimal mungkin,” Sambung dia

Dia juga meminta komitmen kepada Pengadilan Tinggi yang merupakan benteng terahir. Selain komitmen, dia juga mengaharapkan bisa berkesinambungan dan berkelanjutan.

“saat ini kita sedang hangat-hangatnya membangun zona intregitas dengan menata program kinerja kita yg semua berdasarkan sop utama, unggulan dan juga sop menejemen organisasi.

kami percaya 3 instansi penegak hukum ini (Polda, Kejati, Pengadilan Tinggi-red) akan bersinergi dan memahami kompetensi masing-masing dan dalam pertemuan ini juga bisa dikembangkan dengan mengasah keterampilan serta saling asah dan tukar pengetahuan baik dibidang teoritis dan bidang praktisi dan ini kedepannya yang akan kita harapkan,” Singkatnya.

Dia Berharap Rapat kerja tersebut dapat memberikan saran dan masukan tentang bagaimana penegakan hukum tindak pidana Karhutla yg efektif, efisien, cepat tepat dan tuntas sehingga dapat menjawab tuntutan dari masyarakat untuk menjadikan Riau bebas asap.

 

Reporter: Akmal

Comments

Berita Terbaru