oleh

Kades dan Sekdes Kecamatan Singingi Hilir Gelar Bimtek di Lampung

TELUK KUANTAN (HR) – Untuk mewujudkan implementasi Permendagri no 44 tahun 2016 tentang kewenangan desa, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Singingi Hilir bersama seluruh Pemerintahan Desa dan pihak Kecamatan setempat menggelar bimbingan teknis (Bimtek) di Balai diklat PMD Lampung, pekan kemarin.

Kegiatan bimtek yang diikuti seluruh Kades dan Sekdes se-Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuansing tersebut dilaksanakan selama dua hari dari tanggal 2-3 Desember lalu, bertempat di Hotel Macopolo Bandar Lampung. Adapun pengisi materinya saat itu dihadiri langsung oleh Kepala Balai Diklat Lampung, Drs, M Efendi, M.Si.

Selain dari seluruh Kades dan Sekdes se Kecamatan Singingi Hilir sebagai peserta bimtek, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Pj Kadinsos PMD Kuansing Napisman, Camat Singingi Hilir Risman Ali, dan Kasi Pemerintahan Kecamatan Singingi Hilir Joni Masriadi.

“Ya benar, awal pekan kemarin itu selama dua hari kami menggelar Bimtek di Lampung. Bimtek bertujuan untuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa se-Kecamatan Singingi Hilir. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama BKAD, Pemdes dan pihak Kecamatan,” tutur Kasi Pemerintahan Kecamatan Singingi Hilir, Joni Masriadi, kepada media ini kemarin.

Dikatakannya, bimtek ini penting dilakukan oleh aparatur desa dalam pengelolaan pemerintahan desa, terutama untuk pengetahuan penyusunan peraturan desa (Perdes) tentang pendapatan asli desa (PADes). Karenanya, PADes itu sendiri harus dikelola dengan baik sesuai peraturan yang tertuang di Permendagri no 44 tahun 2016.

“Dari kegiatan Bimtek ini seluruh pengelola desa baik itu Kades atau Sekdes yang ada di Kecamatan Singingi Hilir banyak hal pengetahuan yang didapat. Terutama tentang penyusunan Perdes PADes, ini penting sekali karena hampir seluruh desa yang ada di Singingi Hilir memiliki PADes.

Jadi, dasar pengelolaan PADes itu adalah Perdes, sebagai sebuah produk hukum Perdes tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Selain itu Perdes harus disusun secara demokratis dan partisipatif, yakni penyusunannya harus mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa. Kita berharap melalui bimtek ini pengelolaan PADes kedepan lebih baik lagi.” pungkasnya singkat.

 

Reporter: Hendra Wandi

Comments

Berita Terbaru