oleh

Kejari Pekanbaru Raih Penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi 2019 dari Kemenpan-RB

PEKANBARU (HR)-Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru menjadi salah satu unit kerja di lingkungan Kejaksaan Agung penerima Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2019.

“Alhamdulillah, upaya yang kita lakukan selama ini mendapat apresiasi dari Kemenpan-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, red),” singkat Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Pekanbaru, Budiman, Selasa (10/12).

Penyerahan penghargaan itu dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, yang didampingi Wakil Jaksa Agung, Arminsyah. Penyerahan penghargaan itu dilakukan di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa pagi.

Selain Kejari Pekanbaru, Kejari Kuantan Singingi (Kuansing) juga meriah predikat yang sama bersama 53 institusi Kejaksaan lainnya.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Tidak hanya predikat WBK, juga diserahkan penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Dalam sambutannya, Wapres mengatakan penghargaan zona integritas kepada unit-unit pelayanan strategis tersebut merupakan upaya untuk menciptakan pemerintahan bersih, akuntabel dan melayani.

Wapres juga berpesan agar institusi pemerintahan yang mendapat penghargaan tersebut terus menjalankan prinsip-prinsip pelayanan publik yang berintegritas dan bebas dari korupsi.

“Semakin baiknya integritas birokrasi, maka akan memperkuat public trust dalam pelayanan publik kepada masyarakat,” sebut Wapres.

Sementara itu, Menpan-RB Tjahjo Kumolo mengatakan pembangunan zona integritas bertujuan untuk membangun budaya kerja birokrasi yang antikorupsi, berkinerja tinggi dan berkualitas.

“Pembangunan zona integritas bertujuan membangun program reformasi birokrasi serta membangun percontohan pada tingkat unit kerja pada instansi pemerintah sebagai unit WBK dan WBBM,” kata Tjahjo Kumolo.

Instansi yang menerima penghargaan tersebut adalah Kejaksaan Agung RI (55 unit kerja), Mahkamah Agung (62 unit kerja), Kementerian Keuangan (149 unit kerja), Kementerian Hukum dan HAM (43 unit kerja), Kementerian Perhubungan (12 unit kerja), Kementerian Perindustrian (6 unit kerja), Kementerian Luar Negeri (8 unit kerja), Kementerian ATR (7 unit kerja), Kementerian Agama (5 unit kerja), BPOM (7 unit kerja), Kemendikbud (10 unit kerja) dan Polri (42 unit kerja).

Dua kepala daerah yang menerima penghargaan Zona Integritas adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Sementara Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mendapat penghargaan sebagai agen pelopor pembangun unit kerja RSPAD Gatot Subroto Jakarta.

Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

Sedangkan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.(dod)

Comments

Berita Terbaru