oleh

Pejabat Nonjob Bisa Lapor, KASN Akan Cari Satu Persatu Data Pejabat yang Dilantik di Riau

PEKANBARU (HR)-Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) menganjurkan kepada mantan pejabat eselon III dan IV, yang merasa dirugikan setelah di nonjobkan oleh Gubernur Riau, pasca pelantikan pejabat eselon III dan IV. Termasuk menyerahkan bukti-bukti adanya praktek nepotisme yang dilakukan oleh Gubernur Riau, Wakil Gubernur Riau, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau.

“Pegawai yang merasa dirugikan bisa mengadukan ke KASN, kalau ada prosedur yang salah dalam pergantian jabatan. Kalau merasa tidak bersalah dan di nonjobkan silahkan saja menyampaikannya ke KASN,” ujar Ketua KASN Agus Pramusinto, saat dihubungi Selasa (14/1).

Dijelaskan Agus, sejauh ini Pemprov Riau tidak ada koordinasi terkait adanya pergantian dan pelantikan pejabat eselon III dan IV, yang telah dijalankan oleh Pemprov Riau. Karena untuk jabatan eselon III dan IV merupakan kebijakan dari pimpinan daerah. KASN hanya menerima jabatan eselon I dan II, namun bisa menerima aduan pegawai.

“Tapi kalau ada yang merasak di rugikan untik eselon tiga dan empat boleh melaporkannya. Dalam menonjobkan pejabat kalau memang dia melanggar aturan bisa di nonjobkan asal sesuai prosedur dan aturannya. Makanya kalau menonjobkan ada prosedurnya dan ada buktinya, kalau tidak ada orang boleh mengadukannya ke KASN. Kita akan cari informasi dan pastukan sesuai prosedur,” katanya.

Disinggung mengenai pelantikan pejabat eselon III dan IV dilantik oleh Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution pada pekan lalu, dan pejabat yang dilantik mengandung unsur nepotisme. Dimana banyak keluarga dari Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekdaprov yang dilantik, menurut Agus, selagi masih dan koridor sesuai aturan yang berlaku di kepegawaian tidak dipermasalahkan.

Termasuk pindahnya pegawai dari daerah, dalam hal ini pegawai yang dulunya ada di Kabupaten Siak, kemudian masuk ke Pemprov Riau langsung menjabat sebagai pejabat di Pemprov, maka harus dibuktikam dengan prosedur pemindahan dan menaikkan pangkat staf menjadi pejabat.

“Secara prinsip pegawai mendapatkan hak yang sama. Kalau dia ASN kalau dia memenuhi kualifikasi, kompetensi dan kinerja maka dia memiliki hak untuk menjabat. Kalau prinsipnya dilakukan sesui prosedur tidak masalah,” jelasnya.

“Kalau ada pegawai yang pindah tidak sesuai prosedur tidak boleh. Tapi kalau sesuai prosedurnya diikuti walaupun dia saudara juga tida apa. Nah sekarang kita mau lihat berapa orang yang dilantik, kita lihat satu persatu dan kita buka datanya. Dan kami akan cari dataya apakah benar berita yang ada di Riau, adanya pelantikan pejabat dari keluarga Gubernur, wakil Gubernur dan Sekda,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Riau telah melantik 737 pejabat untuk mengisi jabatan eselon III dan IV, serta pejabat fungsional seluruh organisasi perangkat daerah di Pemprov Riau pada Selasa (7/1) lalu di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri.

Dan pasca pelantikan pejabat eselon III dan IV dilingkungan Pemprov Riau, yang dilantikan oleh Wakil Gubernur Riau menuai polemik. Banyak pejabat yang dilantik terindikasi terjadi nepotisme, atau beberapa pejabat yang dilantik dari kelurga besar Gubernur Riau, Wagubri dan juga keluarga Sekda.

Sebelumnya, pada zaman mantan Gubernur Riau, Anas Makmun, juga terjadi hal yang sama dengan banyaknya memasukkan anak dan menantu di pemerintahan. Kini di zaman pimpinan Syamsuar-Edy Natar Nasution, juga terjadi hal yang sama, dimana anak dan menantu Gubernur, Wagubri serta Sekdaprov masuk dalam pemerintahan Provinsi.

Dari daftar nama pejabat eselon III dan IV yang dibacakan oleh Protokol dibacakan menantu Gubernur Riau, Tika Rahmi Syafitri, yang dilantik sebagai Kepala Sub Bagian (Kasubag) Retribusi di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau.

Selanjutnya dua saudara Sekdaprov Riau, Yan Prana Jaya, juga di lantik sebagai pejabat yakni, Dedi herman, dilantik sebagai Kabid Ops Satpol PP, dan Prasurya Darma, yang dilantik sebagai Sekretaris Dinsos, termasuk istri Yan Prana Jaya, Fariza, sebagai Kabid Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

 

 

 

Reporter: Nurmadi

Comments

Berita Terbaru