oleh

BPP HIPMI Ngeluh soal Perizinan yang Ruwet

 

JAKARTA (HR)- Himpunan Pengusaha Muda Indonesia mencurahkan keresahannya terkait izin usaha langsung di hadapan Presiden RI Joko Widodo.

Sementara, Pengurus BPP HIPMI Zico Basko mengapresiasi komitmen dan
penegasan Presiden Jokowi soal kemudahan dalam berinvestasi di daerah.

Menurut Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
(HIPMI) XVI Mardani H. Maming saat pengusaha muda hendak memulai
bisnis kerap kali dihadang oleh perizinan yang berbelit-belit.

Untuk itu, Mardani memohon kepada Jokowi agar masalah perizinan usaha
ini dapat segera dimuluskan negara agar semakin banyak anak muda Indonesia yang berkenan tumbuh sebagai pengusaha besar.

“Kita sering terhalang oleh perkara perizinannya yang susah untuk didapatkan, untuk itu di sini saya mohon kepada bapak presiden untuk memberi dukungan kepada kami, para anak muda,” ujar Mardani saat
pelantikan pengurus HIPMI 2019-2020 di Ballroom Hotel Raffles Jakarta, Rabu (15/1).

Mardani menceritakan pengalaman dirinya bersama anak-anak muda lainnya yang mau membuka usaha kedai kopi di kampus-kampus.

Semua proses disebutnya sudah dilewati, namun ketika masuk ke tahap perizinan langsung bermasalah.”Kita mau membuka HIPMI Kopi, sudah dipresentasikan di UI (Universitas Indonesia) tapi ada kendala, sudah siapkan modalnya, sudah menyiapkan tempat kopinya, tapi perizinannya belum dapat. Kita berurusan sama dekan, deal harganya udah, tapi saat turun ke lapangan ternyata tidak bisa, nego lagi, harus melalui ibu Maya, saya nggak tahu ibu Maya itu siapa pak,” ungkapnya.

Presiden Jokowi menghadiri pelantikan BPP HIPMI XVI di Ballroom Hotel
Raffles Jakarta.

Pada masa kepengurusan periode 2019-2020 ini terpilihlah Mardani H Maming sebagai Ketua Umum BPP HIPMI.

HIPMI di bawah kepemimpinan Mardani akan diarahkan kepada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengusaha muda demi menyambut era bonus demografi.

Dalam sambutannya, Presiden menegaskan pemerintah, termasuk pemerintah daerah jangan mempersulit pengusaha muda membuka usaha. Justru harus permudah izin-izin agar keberadaan investasi pengusaha muda ikut mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Presiden juga mengaku sejak dirinya memangku jabatan sebagai Presiden,
banyak keluhan yang disampaikan oleh Hipmi kepada dirinya. Keluhan
tersebut yaitu berkaitan dengan kemitraan, baik kemitraan pengusaha-pengusaha muda dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun dengan investor.

“Sekarang sudah saya jawab, Menteri BUMN adalah dari keluarga besar Hipmi. Saya sudah titip kepada Pak Erick Thohir agar jangan sampai pekerjaan-pekerjaan yang ada di BUMN itu semuanya dikerjakan oleh BUMN sendiri,” ujarnya.

Dengan posisi Menteri BUMN yang dipegang oleh figur berlatar belakang
pengusaha muda, Presiden berharap, BUMN bisa berbagi pekerjaan dengan para pengusaha muda. Kepala Negara ingin agar para pengusaha muda diberikan kesempatan yang lebih besar.

“Berikan porsi yang besar kepada pengusaha-pengusaha muda. Jangan
sampai pekerjaan-pekerjaan yang ada dikerjakan oleh anak-anak perusahaan BUMN, cucu-cucu BUMN. Kerjakan oleh swasta-swasta, terutama dari pengusaha-pengusaha muda yang terhimpun di Hipmi,” jelasnya.

Pelantikan BPP Hipmi 2019-2022 juga dihadiri para mantan Ketua Umum Hipmi yang datang ialah Bahlil Lahadalia, Erwin Aksa, hingga Sandiaga Uno.

Khusus untuk Sandiaga, kedatangannya sempat disambut tepuk tangan para anggota Hipmi.

Beberapa anggota Hipmi juga tampak meminta Sandiaga berfoto bersama.
Sementara itu pengurus BPP HIPMI yang juga pengusaha muda asal Riau, Zico Basko kepada Haluan, mengapresiasi komitmen dan pernyataan tegas Presiden Jokowi yang mengarahkan agar pemerintah di daerah tidak mempersulit pengusaha muda dalam berinvestasi. Persoalan investasi yang berbelit-belit memang harus segera diselesaikan dan dihapus.

“Karena kenyataan di lapangan hal ini masih dialami oleh para pengusaha muda. Pengusaha yang mau berinvestasi idealnya harus diberi red karpet, seperti halnya yang berlaku di sejumlah negara,” ujarnya.

Lanjut Zico, program memangkas regulasi investasi yang sedang dijalankan oleh Presiden harus segera mungkin diwujudkan. Terlebih saat ini Indonesia masih dilanda masa resesi ekonomi.

Salah satu solusi mujarab untuk mengatasi masalah ini adalah pemerintah harus merubah iklim investasi, memangkas regulasi perizinan dan mendorong investor, terutama investor muda agar nyaman dan bersemangat membuka usahanya.

Multiplier effect dengan banyaknya investasi akan berlaku.

Pembukaan lapangan kerja yang pada akhirnya menekan angka pengangguran. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang pada ujungnya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat menjadi Keniscayaan yang akan didapat negeri ini.

 

 

 

Sumber: dct, stn, ist

Comments

Berita Terbaru