oleh

FGD MPC PP Pekanbaru, Pembangunan Perkantoran Tenayan Raya Dinilai tak Sesuai

 

PEKANBARU (HR)-Pengamat Kebijakan Publik Saiman Pakpahan menilai, tidak ada hubungan dengan smart city pembangunan Perkantoran Tenayan Raya di Pekanbaru. Dia menuturkan, dengan menghabiskan uang Rp1 triliun dari tahun 2015 yang hingga kini belum juga selesai dibangun, sebagai bukti manipulasi pembangunan yang dilakukan kepada daerah di Pekanbaru.

“Dari seluruh pendapat di forum diskusi ini, saya menyimpulkan bahwa Pemimpin Kota ini telah memanipulasi Pembangunan. Ternyata, tak satu pun dari ratusan orang di ruangan ini setuju pembangunan kantor itu, yang tidak ada hubungannya dengan konsep Smart City,” ungkap Pengamat Kebijakan Publik Saiman Pakpahan, Kamis (16/1) melalui rilis yang diterima redaksi.

Dia menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber di Focus Group Discussion (FGD) PP bertajuk ‘Sudah Benarkah Proyek Multiyears Pembangunan Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru Pekanbaru di Tenayan Raya’ yang ditaja Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Pekanbaru dan Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) PP Pekanbaru di salah satu Hotel di Pekanbaru, Kamis (16/1/20).

Saiman mempertanyakan, komunikasi politik apa yang dilakukan oleh kepala daerah dan anggota DPRD dalam membuat keputusan membangun kantor dengan dana triliunan tersebut dibandingkan dengan pembangunan yang lebih menyentuh rakyat.

“Seperti pembangunan atau perbaikan jalan berlubang, drainase dan masalah sampah yang jauh lebih dibutuhkan masyarakatnya,” tegasnya lagi.

 

Pertanyakan IMB

Pengamat Tata Ruang Mardianto Manan juga mempertanyakan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah mana yang dipakai Pemko untuk membangun kantor tersebut. Secara akademik, Ia pun meragukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Lingkungan proyek tersebut.

“Perda RTRW yang mana yang dipakai? Apa sudah ada yang baru? Sebagai pemerintah harusnya memberi contoh yang baik, kalau membangun ya pakai aturan yang berlaku, bukan aturan yang belum disahkan. Kalau pun IMB dan Izin Lingkungan Kantor itu ada, secara akademis saya meragukan proses penerbitannya,” tanya Mardianto.

Kalau alasan pemerataan pembangunan, lanjut Mardianto, pembangunan Kantor itu kenapa harus ke Tenayan.

“Presiden RI Pak Joko Widodo saja memindahkan ibukota negara ke Tengah Indonesia di Kalimantan untuk pemerataan. Ini kok malah ke pinggir (Tenayan). Janganlah kita punggungi Sungai Siak ini lagi. Bayangkan begitu jauhnya orang dari Panam ke Tenayan berurursan,” tuturnya lagi.

Tanggapan tajam juga muncul dari Forum Indonesia Untuk Transparansi (FITRA) Riau Taufik. Menurutnya,a dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJPMD) Pekanbaru, ternyata Pembangunan Kantor di Tenayan Raya bukan prioritas. FITRA juga menilai, Transparansi Pemko Pekanbaru sangat rendah.

“Ternyata tidak prioritas di RPJMD dan Konsep Smart City itu kan mendorong pelayanan publik lebih mudah dan cepat baik melalui teknologi, aplikasi dan lainnya. Kantor megah bukan bagian dari Smart City. Tak hanya itu, mendapatkan dokumen publik termasuk anggaran di Pemko ini tidak bisa. Kami terpaksa harus ke Jakarta mengakses dokumen Pemko,” kata Taufik.

Taufik menilai lagi, pembangunan Kantor tersebut sangat dipaksakan melihat kondisi keuangan daerah yang tidak mencukupi.

“Tahun 2016 lalu Pemko sempat menghentikan pembangunan itu dengan alasan tidak cukup dana. Nah, kalau dana tak cukup dana kenapa dianggarkan lagi,” sebutnya.

 

Mencurigakan

Sementara Alhul Fadli dari Walhi Riau menilai, pembangunan perkantoran Pemko di Tenayan dengan alasan pemerataan sangat mencurigakan. Pasalnya, justru yang dikembangkan di sebelah Perkantoran tersebut adalah Industri.

“Kok bangun kantor disamping kawasan industri. Disitu ada Pembangkit Listrik memakai Batu Bara. Kita sama-sama tahu dampak lingkungan dari Industri ini. Dari aspek lingkungan saja sudah sangat aneh,” ujar Pendiri Riau Corruption Trial ini.

Fadli mengimbau, agar diskusi seputar Kantor Megah ini semakin diperlebar agar membuka kesadaran masyarakat.

Sementara itu, Penggiat Media, Roy, memaparkan bahwa para Jurnalis mungkin sudah letih mempertanyakan kapan Perkantoran itu efektif. Ia memaparkan, begitu dahsyatnya uang rakyat dipakai membangun Perkantoran itu dibandingkan solusi banjir, jalan dan sampah.

Tapi sayangnya, sambungnya, sedikit sekali narasumber di Kota Pekanbaru ini mau berkomentar soal itu.

“Memang capek, tapi wajib lah ditanya kapan selesainya. Kepada media di bulan Juni 2017 lalu, Walikota berjanji, kantor itu pasti selesai akhir tahun 2017 dan pegawai siap pindah. Tapi nyatanya gimana? Justu berita yang muncul dari Kantor itu kemarin ada bau busuk mayat ditemukan. Makin takut lah masyarakat kesana. Berita horor,” ungkap Roy.

Lebih lanjut, Ketua BPPH MPC PP Pekanbaru Dedi Harianto menyampaikan, FGD ini akan diadakan secara berkelanjutan sebagai bentuk dukungan terhadap Visi Pemuda Pancasila yang menuju paradigma intelektualitas dan akademis.

Sejalan dengan itu, Sekretaris MPC PP Pekanbaru Mustakim yang \membacakan sambutan Ketua MPC Iwan Pansa menyampaikan, pihaknya sangat mengapresiasi adanya FGD ini dan memastikan bahwa Pemuda Pancasila kedepan akan terus mengawal dan mengawasi jalannya roda pemerintahan.

“Setiap kebijakan Walikota akan kita awasi dan kita pantau. Kalau kebijakan bagus demi kepentingan masyarakat kita akan dukung. Tapi jika ada hal-hal menyimpang, Pemuda Pancasila akan jadi garda terdepan mengkritisinya,” kata Mustakim.

Kegiatan ini dihadiri ratusan peserta dari kelompok Aktivis Pemuda dan Mahasiswa. Salah seorang peserta justru mengapresiasi sikap Ketua MPC PP Pekanbaru Iwan Pansa yang mengusulkan agar Walikota Pekanbaru Firdaus ST MT dipecat dari Dewan Pakar MPC PP Pekanbaru.

“Sikap Ketua Iwan ini harus diapresiasi,” ungkapnya.

 

 

 

 

Sumber: release/Erma Sri Melyati

 

 

Comments

Berita Terbaru